Page 942 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 942
"Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18 provinsi yang akan mengikuti
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam
pernyataan resmi yang diterima. Rabu (28/10).
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan hingga Selasa (27/10) pukul 16.35 WIB,
beberapa daerah telah melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka
persiapan penetapan upah minimun (UM) tahun 2021 yang telah menghasilkan kesepakatan
akan melaksanakan SE Menteri Ketenagakerjaan Kedelapan belas provinsi yang dimaksud adalah
Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara,
Kalimantan Barat Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.
"Sebenarnya posisinya setelah kita mendiskusikan secara mendalam, mempertimbangkan
berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum
2020. Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional. Kami
harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum," ucap
Ida.
Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020
yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. SE itu mengatur tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan
bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak
pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh
termasuk dalam membayar upah.
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
ucap Ida.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
941
