Page 940 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

UMK 2021 TIDAK NAIK, BURUH PULOGADUNG: JANGAN JADIKAN COVID-19
ALASAN
Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Jakarta Timur, minta pengusaha tidak menggunakan
alasan pandemi Covid-19 untuk menolak kenaikan upah minimum kota (UMK) 2021.

"Pengusaha banyak yang tidak jujur, padahal secara manajemen keuangan seharusnya setiap
pengusaha memiliki dana darurat yang bisa digunakan untuk membayar kebutuhan di saat
kondisi darurat saat pandemi Covid-19," kata Koordinator FBK Pulogadung Hilman Firmansyah
di Jakarta, Rabu 28 Oktober 2020.

Pernyataan itu dikemukakan Hilman menindaklanjuti Surat Edaran bernomor
M/11/HK.04/X/2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pada 26
Oktober 2020.

Menurut Hilman, surat edaran Menaker berisi tiga permintaan kepada seluruh gubernur di
Indonesia agar melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan
nilai upah minimum tahun 2020.

Selanjutnya, pelaksanaan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Selain itu, menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal
31 Oktober 2020.
Hilman mengatakan, surat edaran tersebut sama saja menyatakan bahwa tidak ada kenaikan
upah minimum tahun 2021.

Hilman meminta pemerintah jangan menjadi kepanjangan tangan para pengusaha yang
menggunakan alasan pendemi Covid-19 untuk lari dari tanggung jawab membayar upah
minimum yang sudah diatur dalam undang-undang.

"Seharusnya memberikan insentif tambahan penghasilan bagi pekerja selama wabah Covid-19,
bukan malah tidak ada kenaikan upah minimum pada tahun 2021," katanya.

Saat krisis moneter terjadi pada tahun 1997-1998, upah minimum tetap naik. "Hal ini memang
mesti dilakukan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat," ujar Hilman yang juga mantan
aktivis mahasiswa 1998 itu.

Menurut Hilman, ada beberapa alasan UMK harus terus naik. Upah minimum adalah jaring
pengaman bagi pendapatan buruh dalam memenuhi kebutuhannya.

939