Page 935 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Imbas Pandemi, DPR: Pemerintah Tak Ingin Banyak Buruh Kena PHK
Nama Media jawapos.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/politik/29/10/2020/imbas-pandemi-
dpr-pemerintah-tak-ingin-banyak-buruh-kena-phk/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-29 05:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Ya memang sangat dilematis dalam
kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Namun dalam kondisi seperti ini prioritas utama adalah
bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK

negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Nah dalam kondisi begini kalau ada
kenaikan upah memang sangat memukul ya. Karena pertumbuhan ekonomi juga sedang minus

negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Hal ini bisa kita anggap sebagai jalan
tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan diri tidak melakukan PHK, dari pihak karyawan juga
sebaiknya menahan diri untuk tidak menuntut menaikan (gaji-Red) karena ini kan mengalami
kesulitan

negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Ya artinya itu dianggap untuk saat
ini kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solutif, win-win solution

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran yang isinya adalah
mengatur tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah
minimum provinsi 2021, sama dengan nilai upah minimum 2020. Artinya lewat surat edaran itu,
pemerintah memilih untuk tidak menaikan upah minimum.

IMBAS PANDEMI, DPR: PEMERINTAH TAK INGIN BANYAK BURUH KENA PHK

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran yang isinya adalah
mengatur tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19.

934