Page 936 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 936
Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah
minimum provinsi 2021, sama dengan nilai upah minimum 2020. Artinya lewat surat edaran itu,
pemerintah memilih untuk tidak menaikan upah minimum.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, memang
saat ini pemerintah juga dalam menghadapi posisi yang sulit akibat pandemi Covid-19 di tanah
air.
Sebab, menurut politikus PDIP itu, pemerintah juga mengimbau perusahaan agar tidak
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya. Namun di satu sisi
ekonomi saat ini sedang terdampak adanya pandemi ini.
"Ya memang sangat dilematis dalam kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Namun dalam kondisi
seperti ini prioritas utama adalah bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan
PHK," ujar Hendrawan kepada wartawan, Rabu (28/10).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berujar jika masyarakat menuntut
kenaikan upah maka hal itu sangat tidak bijak. Pasalnya ekonomi saat ini sedang terdampak
begitupun para perusahaan.
"Nah dalam kondisi begini kalau ada kenaikan upah memang sangat memukul ya. Karena
pertumbuhan ekonomi juga sedang minus," katanya.
Oleh sebab itu, jalan tengah yang diambil pemerintah adalah tidak menaikan upah minimum
2021 ini. Hal ini juga sekaligus menjaga kemampuan perusahaan di tengah pandemi virus Korona
ini.
"Hal ini bisa kita anggap sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan diri tidak
melakukan PHK, dari pihak karyawan juga sebaiknya menahan diri untuk tidak menuntut
menaikan (gaji-Red) karena ini kan mengalami kesulitan," ungkapnya.
Sehingga, kata Hendrawan, langkah yang dilakukan pemerintah ini adalah jalan tengah yang
menguntungkan antara perusahaan dan juga para pegawai. Karena saat ini banyak perusahaan
yang terdampak bahkan ada yang sampai merumahkan pegawainya.
"Ya artinya itu dianggap untuk saat ini kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solutif, win-
win solution," pungkasnya.
Editor : Dimas Ryandi Reporter : Gunawan Wibisono .
935
