Page 932 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 932
18 PROVINSI INI TETAPKAN UPAH MINIMUM TIDAK NAIK 2021
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan, sampai 27 Oktober malam, dilaporkan ada
18 provinsi yang telah sepakat mengikuti surat edaran terkait penetapan upah minimum 2021
pada masa pandemi Covid-19.
Dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020, Menaker memutuskan Upah Minimum Tahun
2021 atau UMP tahun depan sama dengan tahun ini.
"Terkait upah minimum sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi yang akan mengikuti Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan," tutur Ida Fauziah di Jakarta, Rabu (28/10/2020).
Berdasarkan pemantauan sampai hari Selasa, 27 Oktober 2020, pukul 16.35 WIB, beberapa
daerah telah melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka persiapan
penetapan upah minimun (UM) tahun 2021 yang telah menghasilkan kesepakatan akan
melaksanakan SE Menteri Ketenagakerjaan.
Kedelapan belas provinsi itu adalah Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau,
Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat Kalimantan Timur, Kalimantan
Tengah, dan Papua.
"Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita mendiskusikan secara mendalam, mempertimbangkan
berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum
2020." "Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional. Kita
harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum," jelas
dia.
Surat Edaran itu ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia.
Penerbitan SE dilakukan untuk memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi
pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap
penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Selain itu, pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
kata Menaker Ida.
Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.
Selanjutnya, secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada
akhir Oktober 2020.
"Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021
pada tanggal 31 Oktober 2020," ujar perempan berhijab ini.
931
