Page 937 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 937
Judul Imbas Covid, Pemerintah tak Ingin Banyak Buruh yang di-PHK, UMP
tak Naik Jadi Solusi
Nama Media jpnn.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/imbas-covid-pemerintah-tak-ingin-
banyak-buruh-yang-di-phk-ump-tak-naik-jadi-solusi
Jurnalis yessy
Tanggal 2020-10-29 05:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Ya memang sangat dilematis dalam
kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Jadi dalam kondisi seperti ini adalah prioritas utama
bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK
negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Nah dalam kondisi begini kalau ada
kenaikan upah memang sangat memukul ya. Karena pertumbuhan ekonomi juga minus
negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Win-win solution . Kita anggap ini
sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan diri tidak melakukan PHK, dari pihak
karyawan juga menahan diri untuk tidak menuntut menaikan (gaji-Red) karena ini kan
mengalami kesulitan
Ringkasan
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menanggapi surat edaran Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkait upah minimum 2021 yang tidak naik.
Dia mengatakan saat ini pemerintah juga dalam menghadapi posisi yang sulit akibat pandemi
Covid-19 di tanah air.
Di satu sisi perusahaan diimbau tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap
para karyawannya. Namun di satu sisi ekonomi saat ini sedang terdampak adanya pandemi.
IMBAS COVID, PEMERINTAH TAK INGIN BANYAK BURUH YANG DI-PHK, UMP TAK
NAIK JADI SOLUSI
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menanggapi surat edaran Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkait upah minimum 2021 yang tidak naik.
936
