Page 988 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 988
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira
mengatakan bahwa di tengah tekanan pandemi saat ini, sebaiknya pemerintah mendorong
kenaikan upah minimum.
INDEF: UMP 2021 TAK NAIK, DAYA BELI SULIT TERUNGKIT
Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum (UMP) 2021 karena
mempertimbangkan aspek kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional. Keputusan tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri
Ketenagakerjaan RI No M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetaan Upah Minimum Tahun 2021 pada
Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira
mengatakan bahwa di tengah tekanan pandemi saat ini, sebaiknya pemerintah mendorong
kenaikan upah minimum.
Sementara itu, persoalan besaran kenaikan tentu harus mempertimbangkan indikator ekonomi
dan forum tripartit dimana pemerintah berfungsi sebagai mediator.
"Sejauh ini pemerintah melalui kementerian tenaga kerja berpihak kepada pengusaha dan tidak
memposisikan diri sebagai mediator antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Padahal fungsi
upah minimum itu untuk perlindungan bagi pekerja. dan upah minimum hanya mengatur upah
pekerja yang paling bawah,"tuturnya saat dihubungi, Rabu (28/10).
Bahkan Bhima mengatakan jika sebelumnya itu sudah keluar Surat Edaran Menaker Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 membuka peluang THR tak dibayar tepat waktu oleh pengusaha.
Kemudian adanya UU Cipta Kerja yang berisi banyak hak pekerja yang berkurang dan
memberikan ketidakpastian kerja ( job uncertainty ).
"Jadi kalau sekarang ditambah upah minimum tidak naik, maka ini strategi yang salah untuk
perlindungan pekerja dan pemulihan ekonomi,"jelasnya.
Ia menambahkan secara logika upah minimum bertujuan untuk melindungi buruh yang rentan
dan menaikkan daya beli. Sementara itu, jika upah minimum tidak naik, maka efek ke daya beli
buruh akan sulit pulih dalam waktu cepat. Padahal pemerintah memproyeksikan inflasi tahun
2020 di kisaran 3%. Kalau inflasi naik, tapi upah minimum tidak naik maka pekerja rentan anjlok
daya belinya.
"Ini berpengaruh pada konsumsi agregat tahun 2021. Konsumsi punya peran penting pada PDB,
sehingga diproyeksikan ekonomi masih akan alami kontraksi," paparnya.
Bahkan ia menilai program bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah di tahun depan pun
tidak bisa menggantikan tidak naiknya upah minimum. Sebab masalah utama terletak pada
rendahnya belanja jaminan sosial dari PDB yang hanya 2,1%, hal ini jauh dari negara tetangga.
"Jauh di bawah negara tetangga. bahkan Timor Leste memiliki 13,8% dari PDB. Oleh karena itu
kesimpulannya tetap harus didorong kenaikan upah minimum,"tuturnya.
Dengan demikian, ia meminta pemerintah untuk belajar dari negara lain, pasalnya di AS saja
negara yang kapitalis liberal, Presiden Trump sedang perjuangkan kenaikan upah minimum
federal sebesar US$15 per jam.
"Indonesia kan negara Pancasilais, harusnya ada keberpihakan yang lebih besar bagi pekerja
rentan khususnya dalam menghadapi masa pandemi dan resesi ekonomi,"jelasnya. Editor : Gora
Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
987
