Page 985 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 985
"Pemerintah sudah sejak awal menggulirkan dan menggiring opini itu supaya rakyat, khususnya
kaum buruh memaklumi kalau upah buruh 2021 tidak naik, akan disamakan dengan upah tahun
2020. Artinya apa? Sudah jelas, pemerintah tidak prorakyat, tidak proburuh," ujarnya saat
ditemui Monumen Perjuangan, Selasa (27/10/2020).
Sidarta mengatakan, keputusan Menaker terkait penetapan upah 2021, dinilai terlalu terburu-
buru, padahal kondisi ekonomi tahun depan Indonesia belum tentu tidak membaik.
Hal itu berkaca dari pengalaman tahun 1998, di mana saat itu krisis ekonomi dan inflasi anjlok
seperti saat ini, tapi masih bisa terselamatkan tanpa harus menunda kenaikan upah minimum
bagi buruh .
"Sebenarnya, Indonesia pernah dicoba krisis keuangan dan inflasi minus seperti saat ini pada
tahun 1998 lalu, tapi saat itu UMP, UMK, dan UMSK tetap naik sebagai jaring pengaman sosial.
Tapi mengapa saat ini, (upah) bisa tidak naik, sebenarnya apa tujuan pemerintah, berpihak dan
kepentingan pada siapa kebijakan Menaker itu disampaikan? Maka dengan tidak naiknya upah
2021 akan berdampak pada kesejahteraan bukan hanya bagi buruh, tapi juga keluarganya yang
merupakan rakyat kecil," ucapnya.
Bahkan menurutnya, hal ini pun akan berpengaruh pada sektor daya beli masyarakat, yang
buntutnya mengganggu pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Oleh karena itu, karena surat edaran tersebut bersifat imbauan yang tidak memiliki ikatan sanksi
dalam payung hukumnya, maka pihaknya meminta agar gubernur tidak perlu mengikuti arahan
Menaker dan tetap berpihak kepada kaum buruh, karena akan berpengaruh pada kondisi
ekonomi masyarakat yang dimpimpinnnya.
"Kami menolak isi surat edaran tersebut, bukan hanya akan memperlemah daya beli kaum buruh
tapi juga rakyat lainnya, karena upah yang diperoleh buruh itu dibelanjakan untuk pedagang,
ojek, untuk mengontrak rumah, dan membeli kebutuhan lainnya. Maka, kembali kami ingatkan
agar Gubernur (Jawa Barat) tidak perlu merespons surat edaran Menaker tersebut, karena kalau
daya beli buruh dan masyarakat melemah, tentu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional
pun akan ikut melemah," katanya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto.
Menurutnya, dalam aksi teresebut sedianya ada lima tuntutan yang dibawa gabungan serikat
pekerja dalam unjuk rasa itu.
Di samping menolak tidak naiknya upah minimum 2021 dan mendesak ditetapkannya kenaikan
UMP 2021 minimal delapan persen, buruh juga mendesak agar Omnibus Law UU Cipta Kerja
segera dicabut dan mendesak Presiden mengeluarkan Perpu.
"UU Cipta Kerja itu cacat formal dari jumlah halamannya, isi, dan tujuan pembentukannya,
artinya menandakan bahwa terjadi kekacauan, dan DPR sebenarnya tidak siap saat melakukan
pengesahan, tapi ada desakan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi maupun
kelompoknya, dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Untuk itu, kami sampaikan mosi tidak
percaya kepada DPR RI, khususnya fraksi yang menyetujui disahkannya Omnibus Law ini, serta
pemerintah yang tidak mendukung kesejahteraan rakyat" ujarnya seusai orasi di depan Gedung
Sate.
Tuntutan lainnya, kata Roy, adalah agar gubernur mengakomodasi rekomendasi UMSK dari
bupati untuk daerah Bogor, Bekasi, dan Karawang.
984
