Page 982 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Daftar 18 Provinsi yang Sepakat Upah Minimun 2021 Tak Naik,
Keinginan Buruh Jawa Barat Tak Terwujud
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/10/28/daftar-18-provinsi-yang-
setuju-upah-minimun-2021-tak-naik-keinginan-buruh-jawa-barat-tak-
terwujud
Jurnalis taufik ismail
Tanggal 2020-10-28 20:42:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait dengan upah minimum provinsi sampai
tadi malam sudah ada 18 provinsi yang mereka akan mengikuti Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Surat edaran ini kami sampaikan kepada para
gubernur, yang menetapkan upah minimum adalah gubernur. Kami memberikan surat edaran
dengan, mungkin teman-teman juga sudah membaca kami di situ. Di surat edaran tersebut kami
menyampaikan latar belakang kenapa surat edaran itu dikeluarkan. Tidak lain dan tidak bukan
karena di latar belakangi dengan menurunnya kondisi perekonomian Indonesia serta
ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebenarnya untuk upah minimum tahun 2021
itu menggunakan KHL sebagaimana ketentuan yang ada di PP 78 Tahun 2015. PP 78 2015 yang
bersumber dari Undang-Undang 13/2003. Undang-undang ini didesain, peraturan pemerintah ini
didesain dalam kondisi tidak memprediksi terjadi kondisi seperti adanya pandemi ini

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dan kalau kita melihat penetapan nilai KHL
yang kita tetapkan itu tidak semua akibat dari penetapan itu tidak semua provinsi akan
mengalami kenaikan. Tapi tidak semua juga provinsi akan mengalami penurunan. Jadi
sebenarnya posisinya setelah kita diskusikan secara mendalam, mempertimbangkan berbagai
hal

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jalan tengah yang bisa kita ambil adalah
dengan tetap sebagaimana upah minimum tahun 2020. Ini adalah jalan tengah kita ambil dari
hasil diskusi kita di dewan pengupahan nasional. Semoga para gubernur menjadikan ini sebagai
referensi dalam menetapkan upah minimum

negative - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat) Pemerintah sudah sejak
awal menggulirkan dan menggiring opini itu supaya rakyat, khususnya kaum buruh memaklumi
kalau upah buruh 2021 tidak naik, akan disamakan dengan upah tahun 2020. Artinya apa? Sudah
jelas, pemerintah tidak prorakyat, tidak proburuh
981