Page 984 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 984
Kendati pemerintah pusat telah menetapkan upah minimum tersebut, keputusan tetap menjadi
ranah kepala daerah.
"Surat edaran ini kami sampaikan kepada para gubernur, yang menetapkan upah minimum
adalah gubernur. Kami memberikan surat edaran dengan, mungkin teman-teman juga sudah
membaca kami di situ. Di surat edaran tersebut kami menyampaikan latar belakang kenapa surat
edaran itu dikeluarkan. Tidak lain dan tidak bukan karena di latar belakangi dengan menurunnya
kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19," katanya.
Selain itu, kata dia, kebutuhan hidup layak (KHL) para buruh /pekerja juga menjadi landasan
penetapan upah minimum 2021, yang diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.
"Sebenarnya untuk upah minimum tahun 2021 itu menggunakan KHL sebagaimana ketentuan
yang ada di PP 78 Tahun 2015. PP 78 2015 yang bersumber dari Undang-Undang 13/2003.
Undang-undang ini didesain, peraturan pemerintah ini didesain dalam kondisi tidak memprediksi
terjadi kondisi seperti adanya pandemi ini," ucap dia.
"Dan kalau kita melihat penetapan nilai KHL yang kita tetapkan itu tidak semua akibat dari
penetapan itu tidak semua provinsi akan mengalami kenaikan. Tapi tidak semua juga provinsi
akan mengalami penurunan. Jadi sebenarnya posisinya setelah kita diskusikan secara mendalam,
mempertimbangkan berbagai hal," tambah dia.
Dengan demikian, pemerintah pun akhirnya mengambil titik tengah upah minimum 2021 dengan
melibatkan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Kabar Buruk bagi Buruh, Setelah UU Cipta Kerja, Kini Muncul Keputusan Upah Minimum Tahun
Depan Tetap "Jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah
minimum tahun 2020. Ini adalah jalan tengah kita ambil dari hasil diskusi kita di dewan
pengupahan nasional. Semoga para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam
menetapkan upah minimum," ucapnya.
Perlu diketahui, pada 26 Oktober 2020, Menaker telah meneken surat edaran penetapan upah
minimum tahun 2021, yang ditujukan kepada gubernur seluruh provinsi.
Isi surat tersebut menetapkan upah minimum tahun depan sama dengan upah minimum tahun
2020.
Berikut 18 provinsi yang mengikuti SE penetapan upah minimum Menaker tersebut berdasarkan
data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) per 27 Oktober 2020: 1) Jawa Barat 2) Banten
3) Bali 4) Aceh 5) Lampung 6) Bengkulu 7) Kepulauan Riau 8) Bangka Belitung 9) Nusa Tenggara
Barat 10) Nusa Tenggara Timur 11) Sulawesi Tengah 12) Sulawesi Tenggara 13) Sulawesi Barat
14) Maluku Utara 15) Kalimantan Barat 16) Kalimantan Timur 17) Kalimantan Tengah 18) Papua.
Buruh Minta Gubernur Tak Nurut Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta
mengatakan, pihaknya telah menduga pemerintah pusat akan mengeluarkan surat edaran dan
memutuskan bahwa Upah Minimun Provinsi (UMP) Tahun 2021 tidak naik, sebab wacana
tersebut telah muncul dan terdengar sejak jauh-jauh hari oleh semua buruh di Indonesia.
Namun ia menyayangkan di saat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tengah membahas
nasib para buruh, Menaker terburu-buru mengeluarkan kebijakan tersebut, yang seolah aspirasi
para buruh tidak diperlukan atau tidak diusah didengar lagi.
Padahal yang diperjuangkan merupakan nasib para buruh .
983
