Page 983 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

negative - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat) Sebenarnya, Indonesia
pernah dicoba krisis keuangan dan inflasi minus seperti saat ini pada tahun 1998 lalu, tapi saat
itu UMP, UMK, dan UMSK tetap naik sebagai jaring pengaman sosial. Tapi mengapa saat ini,
(upah) bisa tidak naik, sebenarnya apa tujuan pemerintah, berpihak dan kepentingan pada siapa
kebijakan Menaker itu disampaikan? Maka dengan tidak naiknya upah 2021 akan berdampak
pada kesejahteraan bukan hanya bagi buruh, tapi juga keluarganya yang merupakan rakyat kecil

negative - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat) Kami menolak isi surat
edaran tersebut, bukan hanya akan memperlemah daya beli kaum buruh tapi juga rakyat lainnya,
karena upah yang diperoleh buruh itu dibelanjakan untuk pedagang, ojek, untuk mengontrak
rumah, dan membeli kebutuhan lainnya. Maka, kembali kami ingatkan agar Gubernur (Jawa
Barat) tidak perlu merespons surat edaran Menaker tersebut, karena kalau daya beli buruh dan
masyarakat melemah, tentu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional pun akan ikut melemah

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) UU Cipta Kerja itu cacat formal
dari jumlah halamannya, isi, dan tujuan pembentukannya, artinya menandakan bahwa terjadi
kekacauan, dan DPR sebenarnya tidak siap saat melakukan pengesahan, tapi ada desakan pihak-
pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi maupun kelompoknya, dengan mengorbankan
kepentingan rakyat. Untuk itu, kami sampaikan mosi tidak percaya kepada DPR RI, khususnya
fraksi yang menyetujui disahkannya Omnibus Law ini, serta pemerintah yang tidak mendukung
kesejahteraan rakyat

neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) Kami mendorong agar Gubernur
dapat mendengar dan mengikuti permintaan kaum buruh Jawa Barat sebagai rakyat yang
dipimpinnya, memang yang datang hari ini hanya perwakilan dari berbagai daerah, tapi tujuan
kami sama yaitu, tolak imbauan Menaker, karena kami akan terus memperjuangkan nasib kami
hingga tuntutan kami dipenuhi, termasuk aksi lanjutan di Istana Presiden Jakarta untuk
menyampaikan langsung pada Presiden dan aksi mogok kerja nasional

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sudah ada 18 provinsi yang sepakat
mengikuti Surat Edaran (SE) Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dari 18 provinsi tersebut satu di antaranya adalah Jawa Barat .

DAFTAR 18 PROVINSI YANG SEPAKAT UPAH MINIMUN 2021 TAK NAIK,
KEINGINAN BURUH JAWA BARAT TAK TERWUJUD

Keinginan buruh Jawa Barat tak terwujud.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sudah ada 18 provinsi yang sepakat
mengikuti Surat Edaran (SE) Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dari 18 provinsi tersebut satu di antaranya adalah Jawa Barat .

"Terkait dengan upah minimum provinsi sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi yang mereka
akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," katanya di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Kondisi pandemi Covid-19, kata Ida, menjadi latar belakang pemerintah menetapkan upah
minimum 2021 tidak naik alias setara dengan upah minimum tahun ini.
982