Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

Judul PEMERINTAH INGIN DEWAN KEBUT RUU CIPTA KERJA
Nama Media Koran Tempo
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg4
Jurnalis ROBBY IRFANY
Tanggal 2020-08-19 06:18:00
Ukuran 247x205mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 159.759.600

News Value Rp 798.798.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Elen Etiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi,Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
Kementerian Koordinator Perekonomian) Sama seperti yang Pak Menko (Airlangga Hartarto)
katakan, karena pandemi, kebutuhan pemulihan ekonomi, persoalan pembukaan lapangan kerja

neutral - Luhut Pandjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi) Prosesnya ini
mudah-mudah paling lambat mungkin awal bulan depan

neutral - Luhut Pandjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi) Presiden
perintahkan semua dipermudah. Benchmark-nya saja dengan negara lain

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Data dari Kementerian
Ketenagakerjaan, jumlah mereka yang terkena PHK naik menjadi 2,1 juta. Pekerja migran
34.100 orang dipulangkan, yang sedang di-compile datanya 1,4 juta

positive - Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Juga untuk
mencegah terjadinya komplikasi sistem politik, sistem hukum, tata laksana, dan lain-lain.

Ringkasan
Pemerintah menginginkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di DPR dikebut
dan segera disahkan meski menuai banyak kritik. Staf Ahli Bidang Regulasi,Penegakan Hukum,
dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Perekonomian, Elen Etiadi, mengatakan
regulasi ini dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang melemah akibat wabah
Covid-19. "Sama seperti yang Pak Menko (Airlangga Hartarto) katakan, karena pandemi,
kebutuhan pemulihan ekonomi, persoalan pembukaan lapangan kerja," ujar Elen, kemarin.

PEMERINTAH INGIN DEWAN KEBUT RUU CIPTA KERJA

Pemerintah menginginkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di DPR dikebut
dan segera disahkan meski menuai banyak kritik. Staf Ahli Bidang Regulasi,Penegakan Hukum,
dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Perekonomian, Elen Etiadi, mengatakan
regulasi ini dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang melemah akibat wabah
Covid-19. "Sama seperti yang Pak Menko (Airlangga Hartarto) katakan, karena pandemi,
kebutuhan pemulihan ekonomi, persoalan pembukaan lapangan kerja," ujar Elen, kemarin.

18