Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

Saat ini, draf regulasi sapu jagat itu tengah dibahas di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.
Elen mengatakan pemerintah menyerahkan proses tersebut sepenuhnya kepada parlemen.
Menurut dia, sejauh ini belum ada undangan pembahasan bersama rancangan beleid dari DPR.

Desakan agar omnibus law RUU Cipta Kerja segera disahkan juga datang dari Menteri
Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan. Ia berharap pembahasan rancangan
itu dapat dituntaskan pada akhir Agustus ini. "Prosesnya ini mudah-mudah paling lambat
mungkin awal bulan depan," tutur Luhut dalam seminar di Universitas Indonesia, Jumat lalu.

Dia menjelaskan, RUU Cipta Kerja dirancang untuk menyederhanakan berbagai perizinan, syarat
penanaman modal, dan aturan-aturan lain sehingga investasi akan terdorong masuk ke Tanah
Air. Dengan begitu, ia mengklaim lapangan kerja segera tercipta. Menurut dia, Indonesia masih
kalah dibanding negara-negara di kawasan ASEAN, seperti Vietnam, Singapura, dan Malaysia,
yang mampu memanfaatkan momentum untuk menggandeng investor. Masalah ini terjadi
karena rumitnya perizinan yang membuat negara menjadi tidak kompetitif. "Presiden
perintahkan semua dipermudah. Benchmark-nya saja dengan negara lain," ujar Luhut.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo berharap omnibus law disahkan pada
September atau Oktober mendatang. Regulasi itu ditargetkan dapat menjadi acuan untuk
menangkap peluang penanaman modal pada tahun depan. Setelah arus modal masuk, efek
domino di sektor perekonomian diharapkan terjadi sehingga konsumsi di level masyarakat
terdongkrak. Ihwal isu-isu ketenagakerjaan dan lingkungan yang banyak dikritik dalam RUU
Cipta Kerja. Prastowo mengatakan beberapa hal memang harus dibenahi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan 2021 menjadi
momentum untuk kegiatan ataupun penyiapan anggaran guna memulihkan ekonomi. Sementara
itu, program bantuan sosial yang sudah digulirkan pada 2020 akan dilanjutkan.

Airlangga mengatakan pemerintah akan terus mendorong program padat karya untuk
menggenjot pembukaan lapangan kerja di banyak daerah. Sebab, angka pemutusan hubungan
kerja (PHK) dan angka kemiskinan kembali meningkat akibat pandemi Covid-19.
Adapun tingkat kemiskinan naik dari 9,41 persen menjadi 9,78 persen. "Data dari Kementerian
Ketenagakerjaan, jumlah mereka yang terkena PHK naik menjadi 2,1 juta. Pekerja migran
34.100 orang dipulangkan, yang sedang di-compile datanya 1,4 juta," ujar Airlangga.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menyatakan ada sekitar 2.000 persoalan yang
masuk daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Cipta Kerja. Sejauh ini, Baleg baru menyelesaikan
100 DIM. Ke-100 masalah itu antara lain pengupahan, jaminan keamanan bekerja, dan
pesangon. Masalah ini akan dibahas tim khusus DPR bersama perwakilan serikat pekerja pada
20-21 Agustus. Willy mengklaim Dewan tak mematok target khusus penyelesaian omnibus law.
Setelah pembahasan di Baleg rampung, DPR masih harus membahasnya kembali bersama
pemerintah.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik meminta pembahasan RUU.
Cipta Kerja dihentikan lantaran banyak menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Pembahasan
RUU ini dianggap tergesa-gesa dan membelikan sedikit ruang partisipasi bagi buruh. "Juga untuk
mencegah terjadinya komplikasi sistem politik, sistem hukum, tata laksana, dan lain-lain."

FRANSISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR | ROBBY IRFANY j DIKO OKTARA | MUHAMMAD
BAOIR (MAGANG)

19