Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

BURUH TAK TERPENGARUH AJAKAN DIALOG DPR

Sejumlah kelompok buruh menyatakan tetap akan melancarkan demonstrasi besar-besaran
untuk menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka bakal menggelar aksi pada 25
Agustus mendatang, meski beberapa wakil mereka mulai dirangkul anggota DPR.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengatakan demonstrasi akan tetap
dilakukan sebagai hak konstitusional buruh. Meski begitu, sebelum aksi digelar, mereka tetap
akan berdialog dengan DPR. Menurut Said, organisasinya mengenal KLA atau konsep-lobi-aksi.
"Konsep sudah kami serahkan ke DPR. Lobi sedang berproses. Aksi tetap kami ambil," ujar dia
saat ditemui selepas pertemuan dengan panitia kerja Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen,
Jakarta, kemarin.

Said menuturkan organisasinya akan berdemo di gedung DPR dan kantor Kementerian
Koordinator Perekonomian. Ia mengklaim bakal menghadirkan puluhan ribu buruh. Ia
menambahkan, aksi seperti ini akan dilancarkan secara serentak di 20 provinsi di Indonesia.
Sebanyak 18 perwakilan kelompok buruh kemarin diundang oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco
Ahmad, untuk membicarakan RUU Cipta Kerja dengan Panja RUU Cipta Kerja Badan Legislasi
(Baleg) DPR. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dialog mereka pada 11 Agustus lalu. Selain
Sufmi, turut hadir Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dan Wakil Ketua Baleg, Willy Aditya.
Said mengatakan sikap kelompok buruh masih sama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya,
yakni menolak semua pasal yang merugikan kepentingan masyarakat umum. Ia menyebutkan
persoalan seperti izin lingkungan juga menjadi perhatian kelompok buruh. "Untuk tahap ini, kami
fokus di kluster ketenagakerjaan."

Sufmi mengatakan DPR akan terus berdialog dengan kelompok buruh pada ' Kamis dan Jumat
lusa. Ia berharap ada titik temu kedua pihak dari pertemuan itu. "Berharap ada solusi-solusi
terhadap pasal yang dianggap bermasalah," kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Federasi Pekerja Seluruh Indonesia (FPSI) menyatakan aksi pada 25 Agustus sudah siap digelar.
Tapi Ketua Umum FPSI, Indra Munaswar, mengatakan aksi bakal digelar jika pertemuan lanjutan
di DPR pada 20-21 Agustus antara serikat buruh dan Panja RUU Cipta Kerja tidak berjalan mulus.
"Kami melihat dulu proses pada 20-21 Agustus. Apakah DPR betul-betul menerima aspirasi kami
secara obyektif?" ujar Indra saat dihubungi Tempo, kemarin.

FPSI termasuk salah satu dari kelompok buruh yang juga diundang dalam pertemuan di DPR.
Indra mengatakan organisasinya bukan tidak ingin ikut berunjuk rasa. Dia tetap
mempertimbangkan para anggotanya yang bekerja di pabrik, apalagi rentan akan adanya
penularan wabah Covid-19 saat orang berkerumun.

Adapun Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), salah satu kelompok buruh
yang tidak diundang DPR, mengatakan masih berkonsolidasi terkait dengan rencana aksi. KASBI
belum bisa memastikan jadi-tidaknya menggelar aksi demonstrasi. "Belum pastikan, kami masih
konsolidasi," kata Ketua Umum Konfederasi KASBI, Nining Elitos, saat dihubungi Tempo.

Nining mengimbuhkan, pada 14 Agustus lalu, KASBI sudah menggelar aksi di DPR yang dilalaikan
serentak di 20 provinsi. Tuntutan mereka adalah menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja
karena rancangan aturan itu mengatur banyak sektor, dari lingkungan hidup, perburuhan,
pertanian, hingga pertanahan. "Kami menyatukan pandangan dengan kelompok lain agar tidak
lagi bicara kluster ketenagakerjaan saja, tapi seluruh kelompok yang terkena imbas RUU Cipta
Kerja," ucap dia.

caption : Aksi buruh gabungan menolak rencana pengesahan RUU omnibus law Cipta Lapangan
kerja di Senayan, Jakarta, 14 Agustus lalu.
16