Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja, semua pekerjaan baik tambahan maupun inti bisa dibuat
kontrak dan outsourcing.
"Kalau sudah dilegalkan di semua sektor, tidak ada lagi pekerja tetap. Pesangon hanya tulisan
karena tak ada lagi pesangon, karena semua pekerja berstatus kontrak. Lalu soal upah, tak ada
lagi UMK [upah minimum kota/kabupaten]. Karena kalau padat karya upahnya berdasarkan
kesepakatan. Otomatis orang yang butuh kerja pekerja akan menerima berapapun upahnya,"
tambahnya.

Aksi di Semarang ini akan diikuti 500 orang dari berbagai wilayah di Jateng, seperti Kota
Semarang, Kabupaten Semarang, Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali. "Mengingat pandemi,
aksi ini dibatasi hanya diikuti 500 orang. Kemungkinan kita kirim satu bus," kata Hariyanto.
Prinsipnya, kata dia, seluruh serikat pekerja sepakat menolak RUU Cipta kerja meskipun dengan
cara berbeda-beda.

Di Jakarta, Presiden KSPI Said Iqbal menilai cita-cita kemerdekaan sulit diwujudkan jika RUU
Cipta Kerja disahkan. Hal ini karena di dalam RUU berkonsep omnibus law tersebut ada sejumlah
pasal yang akan mereduksi hak-hak kaum buruh dan masyarakat kecil lain.

"Jadi bukannya keadilan sosial yang akan didapatkan kaum buruh. Tetapi masa depan dan hak-
hak kami akan dikorbankan dengan adanya undang-undang sapu jagad itu," kata Said Iqbal
dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Karena sejumlah pasal yang merugikan tersebut, katanya, tidak berlebihan jika dari waktu ke
waktu gerakan menolak omnibus law semakin membesar. Tidak hanya disuarakan oleh kaum
buruh, tetapi juga elemen masyarakat yang lain.

Menurut Said Iqbal, KSPI bersama elemen serikat buruh lain akan kembali melakukan aksi besar-
besaran serentak di 20 provinsi pada 25 Agustus 2020. Dalam aksi tersebut hanya ada dua
tuntutan yang akan disuarakan, yaitu menolak omnibus law dan setop pemutusan hubungan
kerja (PHK) massal.

"Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK
besar-besaran akibat Covid-19 dan resesi ekonomi. Mereka seolah-olah tutup mata dengan
adanya ancaman PHK yang sudah di depan mata, tetapi yang dilakukan justru ngebut membahas
omnibus law," kata Said.

Aksi di Jakarta akan diikuti puluhan ribu buruh di Kompleks Gedung DPR dan ribuan buruh lainnya
di kantor Menko Perekonomian. Bersamaan dengan aksi di Jakarta, aksi juga serentak dilakukan
di berbagai daerah dengan mengusung isu yang sama.

"Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain, Jawa Barat di Gedung Sate Bandung,
Banten di Serang, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya," kata
Said Iqbal.
Lebih lanjut dia mengatakan aksi demo KSPI serupa juga akan dilakukan di Aceh, Sumatra Barat,
Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Batam, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo,
Makasar, Manado, Kendari, Mataram, Maluku, Ambon, Papua, dan sebagainya.

"Bilamana DPR dan pemerintah tetap memaksakan pengesahan RUU Cipta Kerja, bisa saya
pastikan, aksi-asi buruh dan elemen masyarakat sipil yang lain akan semakin membesar,"
pungkasnya.

Media Sosial

11