Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020
P. 10

Judul               Melawan di Medsos hingga Jalanan
                Nama Media          Solo Post
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg1&2
                Jurnalis            BISNIS
                Tanggal             2020-08-19 06:22:00
                Ukuran              554x135mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 86.424.000

                News Value          Rp 864.240.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Narasumber
              negative  -  Hariyanto  (Ketua  Dewan  Pimpinan  Daerah  (DPD)  RSPN  Karanganyar)  Aksi  akan
              dipusatkan  di  Gedung  DPRD  Jateng  dalam  rangka  menolak  RUU  Omnibus  Law  Cipta  Kerja.
              Karena  berdasarkan  kajian  dari  tim  KSPN,  RUU  itu  cacat  hukum  dan  sangat  mencederai
              kesejahteraan buruh. Itu karena sistem kontrak dan outsourcing dilegalkan di semua sektor.
              Tidak pandang bulu, semua akan bisa dikenakan kontrak dan outsourcing

              neutral  -  Hariyanto  (Ketua  Dewan  Pimpinan  Daerah  (DPD)  RSPN  Karanganyar)  Kalau  sudah
              dilegalkan di semua sektor, tidak ada lagi pekerja tetap. Pesangon hanya tulisan karena tak ada
              lagi pesangon, karena semua pekerja berstatus kontrak. Lalu soal upah, tak ada lagi UMK [upah
              minimum  kota/kabupaten].  Karena  kalau  padat  karya  upahnya  berdasarkan  kesepakatan.
              Otomatis orang yang butuh kerja pekerja akan menerima berapapun upahnya

              neutral  -  Hariyanto  (Ketua  Dewan  Pimpinan  Daerah  (DPD)  RSPN  Karanganyar)  Mengingat
              pandemi, aksi ini dibatasi hanya diikuti 500 orang. Kemungkinan kita kirim satu bus

              positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi bukannya keadilan sosial yang akan didapatkan kaum
              buruh. Tetapi masa depan dan hak-hak kami akan dikorbankan dengan adanya undang-undang
              sapu jagad itu

              negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah
              dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat Covid-19 dan resesi ekonomi. Mereka
              seolah-olah tutup mata dengan adanya ancaman PHK yang sudah di depan mata, tetapi yang
              dilakukan justru ngebut membahas omnibus law

              positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain,
              Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Banten di Serang, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur
              di Gedung Grahadi Surabaya
              positive  -  Said  Iqbal  (Presiden  KSPI)  Bilamana  DPR  dan  pemerintah  tetap  memaksakan
              pengesahan RUU Cipta Kerja, bisa saya pastikan, aksi-asi buruh dan elemen masyarakat sipil
              yang lain akan semakin membesar

              neutral  -  Ismail  Fahmi  (pakar  Drone  Emprit)  Ada  sebuah  klaster  besar  yang  menguasai
              percakapan  di  Twitter,  yaitu  klaster  yang  kontra  terhadap  omnibus  law  dengan  tagar

                                                            9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15