Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

#TolakOmnibusLaw, GagalkanOminbusLaw, dan lain-lain. Dan ada klaster kecil yang
mendukung, misal dengan tagar #RUUCiptakerLindungiPekerja
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Pembahasan RUU Cipta
Kerja sudah mencapai 70%. Sudah disampaikan di pidato ketua DPR, Cipta Kerja akan dibahas
dan ditargetkan bisa selesai dalam masa sidang ini

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Investasi dan kaitannya
dengan RUU Cipta Kerja [Ciptaker], tentu yang ingin diselesaikan Ciptaker adalah obesitas
regulasi. Ini akan jadi kesempatan untuk pemulihan ekonomi dan percepatan penguatan
reformasi atau transformasi perekonomian

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Kita berharap dengan
diselesaikannya RUU Cipta Kerja dan dengan trade war, diharapkan ada inflow dari FDI [foreign
direct investment/ investasi asing langsung] yang bisa masuk dari negara-negara yang ingin
melakukan investasi dengan melihat domestic market Indonesia dan tersedianya resource atau
bahan baku di RI

Ringkasan

Kalangan serikat buruh kembali berencana menggelar aksi turun ke jalan pekan depan untuk
menuntut penghentian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta
Kerja. Ini terkait sikap DPR yang terus melanjutkan pembahasan RUU kontroversial itu.

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) se-Jawa Tengah (Jateng) berencana menggelar aksi
menolak RUU Cipta Kerja pada Senin (24/8) mendatang.

MELAWAN DI MEDSOS HINGGA JALANAN
SOLO---Kalangan serikat buruh kembali berencana menggelar aksi turun ke jalan pekan depan
untuk menuntut penghentian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law
Cipta Kerja. Ini terkait sikap DPR yang terus melanjutkan pembahasan RUU kontroversial itu.

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) se-Jawa Tengah (Jateng) berencana menggelar aksi
menolak RUU Cipta Kerja pada Senin (24/8) mendatang. Sedangkan sehari setelahnya, yakni
Selasa (25/8), giliran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menggelar aksi besar-
besaran di 20 provinsi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RSPN Karanganyar, Hariyanto, mengatakan sebenarnya
serikat tersebut sudah melakukan aksi menolak omnibus law di Jakarta pada 13 Agustus lalu.
Namun aksi akan kembali dilakukan pada 24 Agustus lantaran pemerintah dan DPR masih
bergeming.
"Aksi akan dipusatkan di Gedung DPRD Jateng dalam rangka menolak RUU Omnibus Law Cipta
Kerja. Karena berdasarkan kajian dari tim KSPN, RUU itu cacat hukum dan sangat mencederai
kesejahteraan buruh. Itu karena sistem kontrak dan outsourcing dilegalkan di semua sektor.
Tidak pandang bulu, semua akan bisa dikenakan kontrak dan outsourcing," ujar Hariyanto saat
dihubungi Espos, Selasa.

Hariyanto menyebut aturan-aturan baru terkait kontrak kerja menjadi hal paling disorot oleh
serikat pekerja. Dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, status kontrak dan outsourcing
hanya boleh diterapkan pada pekerjaan tambahan dan musiman, bukan pekerjaan inti.

10