Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020

Judul Kemnaker Libatkan Akademisi Susun RPP UU Cipta Kerja
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/278484/34/kemnaker-libatkan-
akademisi-susun-rpp-uu-cipta-kerja-1608725532
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2020-12-23 20:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kemnaker) Saya menyambut baik langkah strategis Politeknik
Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan FGD ini, sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat
akademis dengan memberikan sumbangsih saran dan masukan konstruktif terhadap RPP sebagai
peraturan pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kemnaker) Dari relasi tersebut diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi penciptaan peraturan pemerintah (PP) yang responsif
positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kemnaker) Sebagai subyek yang akan menerima dampak
keberlakukan PP, masyarakat ikut menentukan arah kebijakan. Tanpa keterlibatan masyarakat
dalam pembentukannya, suatu keniscayaan sebuah peraturan perundang-undangan tersebut
dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik
positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kemnaker) Saya meyakini keterlibatan partisipasi aktif
masyarakat akademis dalam FGD ini akan menghasilkan masukan dan persepsi sangat berguna
sekali, dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan legitimasi,
transparansi, dan responsivitas, serta diharapkan akan melahirkan kebijakan yang akomodatif

Ringkasan

Pekan lalu setelah mengundang 106 rektor untuk melakukan uji sahih, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar focus group discussion (FGD) Undang-Undang (UU) No.
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan
Pelaksanaannya (RPP).

Ada empat RPP yang terus dikebut untuk dirampungkan Kemenaker, yakni RPP Tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing, RPP Tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerjadan Waktu
Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja, RPP Tentang Pengupahan (Revisi sebagian PP No.
78 Tahun 2015), dan RPP Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP). (Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, partisipasi masyarakat (public participation)

169