Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 171
pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam
proses pengambilan keputusan (decision-making process).
KEMNAKER LIBATKAN AKADEMISI SUSUN RPP UU CIPTA KERJA
Pekan lalu setelah mengundang 106 rektor untuk melakukan uji sahih, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar focus group discussion (FGD) Undang-Undang (UU) No.
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan
Pelaksanaannya (RPP).
Ada empat RPP yang terus dikebut untuk dirampungkan Kemenaker, yakni RPP Tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing, RPP Tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerjadan Waktu
Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja, RPP Tentang Pengupahan (Revisi sebagian PP No.
78 Tahun 2015), dan RPP Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP). ( Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, partisipasi masyarakat (public
participation) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan
publik dalam proses pengambilan keputusan (decision-making process).
"Saya menyambut baik langkah strategis Politeknik Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan
FGD ini, sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat akademis dengan memberikan sumbangsih
saran dan masukan konstruktif terhadap RPP sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, " ujar Anwar dalam sambutannya saat membuka FGD di
Padang, Sumatera Barat, Rabu (23/12/2020).
Anwar menegaskan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pembentukan
RPP. Menurutnya, hal ini menuntut adanya relasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam
proses pembentukan RPP.
"Dari relasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penciptaan peraturan
pemerintah (PP) yang responsif," katanya.
Anwar menegaskan pembentukan PP dalam sebuah negara hukum yang demokrasi tidak lagi
semata-mata menjadi wilayah dominasi eksekutif (birokrat), namun juga sudah menjadi bagian
dari tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya.
"Sebagai subyek yang akan menerima dampak keberlakukan PP, masyarakat ikut menentukan
arah kebijakan. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, suatu keniscayaan
sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik,"
jelasnya. ( Anwar berpendapat melalui FGD ini, partisipasi masyarakat akademis diyakini akan
mendorong terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah, dan keterbukaan informasi pemerintah
yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman
komprehensif terhadap substansi kluster ketenagakerjaan.
"Saya meyakini keterlibatan partisipasi aktif masyarakat akademis dalam FGD ini akan
menghasilkan masukan dan persepsi sangat berguna sekali, dalam rangka meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan, meningkatkan legitimasi, transparansi, dan responsivitas, serta
diharapkan akan melahirkan kebijakan yang akomodatif," katanya.
(uka).
170
