Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 169
KEMNAKER LIBATKAN AKADEMISI SUSUN RPP UU CIPTA KERJA
Setelah mengundang 106 Rektor untuk melakukan uji sahih UU Ciptaker pekan lalu, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Undang-Undang
(UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan
Pelaksanaannya (RPP).
Empat RPP yang dikebut untuk dirampungkan yakni RPP Tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing, RPP Tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan
Hubungan Kerja, RPP Tentang Pengupahan (Revisi sebagian PP No. 78 Tahun 2015), dan RPP
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan partisipasi masyarakat pada tatanan pemerintahan
yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan
(decision-making process).
"Saya menyambut baik langkah strategis Politeknik Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan
FGD ini, sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat akademis dengan memberikan sumbangsih
saran dan masukan konstruktif terhadap RPP sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ujar Anwar dalam keterangan tertulis, Rabu (23/12/2020).
Anwar menegaskan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pembentukan
RPP. Menurutnya, hal ini menuntut adanya relasi antara masyarakat dengan Pemerintah dalam
proses pembentukan RPP.
"Dari relasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penciptaan Peraturan
Pemerintah (PP) yang responsif," imbuhnya.
Lebih lanjut, Anwar menuturkan pembentukan PP dalam sebuah negara hukum yang demokrasi
tidak lagi semata-mata menjadi wilayah dominasi eksekutif (birokrat), namun juga sudah
menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya.
"Sebagai subjek yang akan menerima dampak keberlakukan PP, masyarakat ikut menentukan
arah kebijakan. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, suatu keniscayaan
sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik,"
ungkapnya.
Selain itu, dia berpendapat melalui FGD ini, partisipasi masyarakat akademisi diyakini akan
mendorong terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah, dan keterbukaan informasi pemerintah
yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman
komprehensif terhadap substansi klaster ketenagakerjaan.
"Saya meyakini keterlibatan partisipasi aktif masyarakat akademis dalam FGD ini akan
menghasilkan masukan dan persepsi sangat berguna sekali, dalam rangka meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan, meningkatkan legitimasi, transparansi, dan responsivitas, serta
diharapkan akan melahirkan kebijakan yang akomodatif," pungkasnya.
168
