Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 178
Judul Kemnaker Libatkan Akademisi Susun RPP UU Cipta Kerja
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1417163/kemnaker-libatkan-akademisi-
susun-rpp-uu-cipta-kerja
Jurnalis Tempo.co
Tanggal 2020-12-23 18:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kemnaker) Saya menyambut baik langkah strategis Politeknik
Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan FGD ini, sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat
akademis dengan memberikan sumbangsih saran dan masukan konstruktif terhadap RPP sebagai
peraturan pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kemnaker) Dari relasi tersebut diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi penciptaan Peraturan Pemerintah (PP) yang responsif
positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kemnaker) Sebagai subjek yang akan menerima dampak
keberlakukan PP, masyarakat ikut menentukan arah kebijakan. Tanpa keterlibatan masyarakat
dalam pembentukannya, suatu keniscayaan sebuah peraturan perundang-undangan tersebut
dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik
positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kemnaker) Saya meyakini keterlibatan partisipasi aktif
masyarakat akademis dalam FGD ini akan menghasilkan masukan dan persepsi sangat berguna
sekali, dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan legitimasi,
transparansi, dan responsivitas, serta diharapkan akan melahirkan kebijakan yang akomodatif
Ringkasan
Setelah mengundang 106 Rektor untuk melakukan uji sahih sepekan lalu, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Undang-Undang (UU)
No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan
Pelaksanaannya (RPP).
Empat RPP yang terus dikebut untuk dirampungkan yakni RPP Tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing; RPP Tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerjadan Waktu Istirahat, serta Pemutusan
Hubungan Kerja; RPP Tentang Pengupahan (Revisi sebagian PP No. 78 Tahun 2015); dan RPP
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
177
