Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 197
Kelima, pemerintah akan memberikan denda administratif kepada petani yang melanggar
aturan-aturan sebelumnya, namun hal ini dinilai akan semakin memberatkan petani.
Keenam, pemerintah bermaksud melanjutkan penyidikan atas dugaan kegiatan perkebunan
dalam kawasan hutan yang dilaksanakan sebelum terbitnya UU Cipta Kerja. "Proses penyidikan
tersebut adalah bertentangan dengan UU Cipta Kerja dan menciptakan ketidakpastian hukum,"
tuturnya.
Atas penolakan ini, Apkasindo memberikan beberapa masukan.
Pertama, mengeluarkan areal kebun sawit dari kawasan hutan.
Kedua, memperluas definisi perizinan berusaha termasuk diantaranya Surat Tanda Daftar
Budidaya, Hak-Hak Adat, Tanda Bukti Jual Beli lahan Pekebun dan Tanda Bukti Hak lainnya yang
diakui masyarakat hukum adat setempat yang terbit sebelum berlakunya UU Cipta Kerja.
Ketiga, memasukkan hak dan kepentingan rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan ke
dalam penyusunan RPP dengan membuat pasal-pasal khusus tentang penyelesaian kepemilikan
lahan pekebun sawit.
Keempat, melakukan fasilitasi dan mempermudah proses penyelesaian klaim kawasan hutan.
Kelima, denda administrasi yang dibebankan kepada petani sawit yang lahannya berada dalam
kawasan hutan yang telah melalui proses penetapan maksimal sebesar Rp1 juta per hektare.
196
