Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020

"Tetapi di negara kita itu tidak terjadi karena ekosistem investasi itu belum ada. Transformasi
ekonomi kita lambat terjadi apa tenaga kerja kita itu dari sektor pertanian bukan menuju ke
industri tapi ke pelayanan dan itu banyak di sektor informal," ucapnya.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan pada Agustus 2020 penduduk yang bekerja di
kegiatan informal sebanyak 77,68 juta orang (60,47 %), sedangkan yang bekerja di kegiatan
formal sebanyak 50,77 juta orang (39,53%).

Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar
4,59% dibandingkan dengan Agustus 2019. Menurut Tadjudin, mengatakan implikasi dari
besarnya pekerja di sektor informal pekerja memiliki penghasilan rendah, tidak ada jam kerja
yang teratur, tidak dilindungi undang undang dan berbagai risiko lainnya.

Besarnya jumlah pekerja informal juga akan mempengaruhi proses transformasi. "Tidak
berjalannya proses perpindahan angkatan kerja dari sektor pertanian ke industri itu juga
memunculkan gejala pengangguran. Hal itu yang menyebabkan pengangguran kita selama 20
tahun terakhir itu tinggi," ucapnya.

Adapun terkait kontroversi dari klaster Ketenagakerjaan yang ramai dibahas. Tajuddin
mengambil contoh pada aturan mengenai tenaga kerja asing (TKA) bahwa pada UU Cipta Kerja
justru dibuat lebih ketat.
"Katanya TKA akan lebih mudah masuk, UU itu ada memberikan peluang kepada TKA itu tidak
benar karena dipasal itu saya membaca dan mencari ternyata lebih ketat pekerja asing untuk
masuk ke Indonesia, bila dibandingkan dengan undang-undang ketenagakerjaan tahun 2003,"
jelasnya.

Kemudian terkait pengupahan, jika nanti transformasi sudah dilakukan Tadjuddin menyarankan
agar dasar pengupahan buka lagi berdasarkan pada upah minimum. Upah minimum disebut
hanya sebagai batas upah bawah. Ke depan perlu ditetapkan dasar pengupahan pada collective
bargaining yang menekankan pada kompetensi si pekerja.

"Kita akan bergerak pada transformasi yang akan lahirkan tenaga terampil maka ukurannya
bukan upah minimum tapi kompetensi. Dengan demikian tahun 2045 Indonesia jadi negara maju
dan bisa disegani dunia. Dan tenaga kerja kita jadi tenaga ahli yang tersebar di global," kata
Tadjuddin.

199