Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 80
PMI PERLU PAHAMI LITIGASI LINTAS NEGARA
Organisasi nirlaba regional Justice Without Borders (JWB) menilai penting bagi pekerja migran
Indonesia (PMI) untuk tahu dan paham tentang litigasi antamegara sehingga mereka dapat
memperjuangkan hak-hak yang tidak mereka peroleh saat bekerja di luar negeri.
"Salah satu hambatan kami selama ini adalah minimnya kesadaran pekerja migran bahwa
mereka masih bisa menuntut haknya dan menindaklanjuti kasusnya bahkan setelah mereka
kembali pulang," kata Staf Hukum JWB Indonesia Eva Maria Putri. Salsabila dalam acara
peluncuran kampanye #PercayaBersama #Believe secara virtual, Jakarta, Selasa (15/12).
Putri mengatakan para pekerja migran Indonesia perlu mengetahui bahwa perkara hukum yang
mereka hadapi saat bekerja di luar negeri masih bisa ditindaklanjuti melalui upaya litigasi lintas
negara, bahkan setelah mereka kembali ke Tanah Air.
Untuk itulah, Justice Without Borders memfokuskan upaya membangun pengetahuan para PMI
tentang pentingnya litigasi antar negara sehingga memudahkan penanganan perkara yang
dihadapi para PMI di luar negeri.
"Sehingga pada akhirnya ketika seorang pekerja migran mengalami kasus di iuar negeri dan
kembali pulang, ia tahu bahwa litigasi lintas negara bisa dilakukan. Dia juga bisa menuntut
majikan atau agen atau siapapun pelakunya itu, dan mereka bisa menghubungi Justice Without
Borders," katanya.
Selain fokus membangun pengetahuan para PMI tentang litigasi antar negara, JWB juga
mencoba membangun jaringan dengan organisasi garda terdepan lain di Indonesia yang turut
aktif mengupayakan perlindungan bagi para PMI.
"Jadi dalam penanganan kasus, kami bekerja sama dengan organisasi garda terdepan, firma
hukum, universitas, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Serikat Buruh Migran Indonesia
(SBMI)," katanya.
Selain itu, JWB juga mencoba mengembangkan keterampilan dalam penanganan kasus litigasi
lintas negara.
"Jadi sampai saat ini kami bekerja sama dengan 32 organisasi di daerah kantung buruh mirgan.
Kerja sama yang kami lakukan berbentuk penanganan kasus atau peningkatan kapasitas, seperti
pelatihan, sosialisasi dan program mentorshipyang intensif selama 6 bulan," kata Putri lebih
lanjut.
Ia berharap program pengembangan kapasitas tersebut dapat menguatkan paralegal yang
melakukan penanganan kasus, sehingga upaya yang mereka lakukan bisa ditularkan kepada
orang-orang lebih banyak lagi.
"Untuk memaksimalkan layanan JWB, kami bekerja sama dengan banyak organisasi agar dapat
merealisasikan impian kami, yaitu akses keadilan bagi pekerja migran di manapun ia berada,"
demikian kata Staf Hukum JWB Indonesia Eva Maria Putri Salsabila. ant
79