Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, perkebunan sawit rakyat yang
diklaim dalam kawasan hutan seluas 3,20 juta hektare (ha) atau sekitar 48% dari 6,70 juta ha.
Akibat klaim tersebut maka perkebunan sawit petani itu tidak bisa mengikuti program strategis
Presiden Jokowi, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sertifikasi Indonesian Sustainable
Palm Oil (ISPO). "Apkasindo mendukung penuh UUCK sebagai solusi kepastian usaha, lapangan
pekerjaan, dan kesejahteraan bangsa, tetapi kalau produk hukum turunannya membebani maka
secara tegas petani menolak karena bertolak belakang dengan semangat UUCK terutama draf
RIT klaster kehutanan," ujar dia di Jakarta, belum lama ini.
Kebijakan dalam RPP klaster kehutanan yang dinilai masih merugikan petani, di antaranya RPP
tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak
yang berasal dari denda administratif atas kegiatan usaha yang telah terbangun di kawasan
hutan. Kebijakan itu rupanya hanya untuk menyelesaikan persoalan klaim perkebunan sawit
rakyat dalam kawasan hutan yang sudah melalui proses penetapan karena definisi kawasan
hutan yang diatur dalam RI}P adalah kawasan hutan yang ditetapkan. Sementara sebelum ke
tahap penetapan maka kebun sawit rakyat harus melalui penunjukan, penataan batas,
pemetaan, dan penetapan kawasan hutan vang diatur dalam UU No 19 Tahun 2004.

Kebijakan dalam RPP itu juga telah mengunci definisi perizinan berusaha terbatas pada izin lokasi
dan izin usaha di bidang perkebunan, padahal petani sawit tidak mempunyai izin-izin itu karena
memang tidak diwajibkan UU. Sanksi administratif tersebut menutup peluang bagi para pekebun
yang lahannya 6-25 ha untuk memperoleh pelepasan kawasan hutan, padahal ketentuan hukum
bidang perkebunan telah memberikan hak bagi petani sawit mengelola lahannya maksimal 25
ha, untuk petani yang luas lahannya 5 ha ke bawah akan diakomodir RIT tetapi dengan syarat
wajib tinggal di kebun. Terkait itu, Apkasindo mengusulkan agar seluruh areal kebun sawit dari
kawasan hutan yang masih dalam tahap penunjukan, penataan batas, dan pemetaan
berdasarkan tanda bukti hak berupa surat tanda daftar budi-daya, hak hak adat, tanda bukti jual
beli lahan pekebun dan tanda bukti hak lainnya dikeluarkan dari kawasan hutan, (dho)

82