Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 82
Judul Regulasi Turunan UU Ciptaker Mesti Lindungi Sawit Petani
Nama Media Investor Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg8
Jurnalis dho
Tanggal 2020-12-28 05:08:00
Ukuran 97x196mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 32.010.000
News Value Rp 96.030.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Gulat Manurung (Ketua Umum DPP Apkasindo) Apkasindo mendukung penuh UUCK
sebagai solusi kepastian usaha, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan bangsa, tetapi kalau
produk hukum turunannya membebani maka secara tegas petani menolak karena bertolak
belakang dengan semangat UUCK terutama draf RIT klaster kehutanan
Ringkasan
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan regulasi turunan UU No 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK/Ciptaker) mampu melindungi kebun sawit petani. Sejak
awal, petani sawit melalui Apkasindo sangat mendukung UUCK karena memiliki semangat
menyederhanakan regulasi dan membantu petani menyelesaikan legalitas lahan. Namun
belakangan, regulasi turunan UUCK yakni rancangan peraturan pemerintah (RPP) klas-ter
kehutanan justru dinilai tidak menguntungkan petani.
Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, perkebunan sawit rakyat yang
diklaim dalam kawasan hutan seluas 3,20 juta hektare (ha) atau sekitar 48% dari 6,70 juta ha.
Akibat klaim tersebut maka perkebunan sawit petani itu tidak bisa mengikuti program strategis
Presiden Jokowi, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sertifikasi Indonesian Sustainable
Palm Oil (ISPO).
REGULASI TURUNAN UU CIPTAKER MESTI LINDUNGI SAWIT PETANI
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan regulasi turunan UU No 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK/Ciptaker) mampu melindungi kebun sawit petani. Sejak
awal, petani sawit melalui Apkasindo sangat mendukung UUCK karena memiliki semangat
menyederhanakan regulasi dan membantu petani menyelesaikan legalitas lahan. Namun
belakangan, regulasi turunan UUCK yakni rancangan peraturan pemerintah (RPP) klas-ter
kehutanan justru dinilai tidak menguntungkan petani.
81
