Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 123
UU Cipta Kerja
Berdasarkan data survei Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada 2017, faktor penghambat utama
investasi di Indonesia adalah permasalahan korupsi (13,8), inefisiensi birokrasi (11,1), akses
pada pembiayaan (9,2), infrastruktur yang tidak memadai (8,8), dan kebijakan yang tidak stabil
(8,6).
Survei ini menunjukkan bahwa Indonesia harus lebih dahulu menyelesaikan faktor utama
tersebut dibandingkan masalah ketenagakerjaan. Pada survei ini, permasalahan
ketenagakerjaan masih menempati posisi ke-11. Data tersebut menunjukkan, permasalahan
utama investasi di Indonesia meliputi korupsi dan birokrasi yang tidak efisien. Justru penguatan
kelembagaan pemberantasan korupsi merupakan fokus prioritas yang dapat dilakukan untuk
menarik investasi asing.
Kehadiran UU Cipta Kerja di tengah pandemi menambah babak baru dalam permasalahan
ketenagakerjaan. Pemerintah bermaksud memberantas berbagai penghalang dalam perizinan,
terutama korupsi perizinan dan inefisiensi yang ditimbulkannya.
Namun, sejumlah pasal disinyalir melemahkan hak-hak pekerja di hadapan pengusaha.
Dibandingkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kondisi pengupahan, sistem
kerja, dan pemutusan kerja lebih lemah. Hal ini berisiko membuka peluang PHK lebih luas dalam
jangka pendek.
Sebagai contoh, status karyawan tetap masih ada dalam Pasal 56 RUU Cipta Kerja, tetapi bisa
memicu pengalihan secara besar-besaran status pekerja dari pekerja tetap menjadi karyawan
kontrak. Para pengusaha yang semena-mena memanfaatkan UU itu bisa membuat kondisi
ketenagakerjaan semakin buruk, yang ujung-ujungnya memengaruhi iklim investasi. (LITBANG
KOMPAS)
122
