Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

MAHASISWA-BURUH KRITIK WALI KOTA

Terkait Surat Penangguhan UU Cipta Kerja

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah telah menyurati pemerintah pusat untuk
menangguhkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR beberapa waktu lalu.
Namun, surat yang dikirimkan pada Jumat (9/10) itu tetap direspons negatif oleh mahasiswa
dan buruh.

Ketua Forum Himata Rifky Firmansyah menuturkan, surat tersebut hanya penyampaian aspirasi
penolakan serikat pekerja terhadap UU Cipta Kerja kepada presiden. Itu bukan pernyataan
penolakan UU Cipta Kerja.

"Itu hanya wali kota menampung aspirasi, bukan menolak omnibus law" ujarnya setelah
mendengar pernyataan Arief melalui sambungan telepon kepada masa aksi di depan pusat
pemerintahan Kota Tangerang kemarin (12/10).

Dia meminta Arief kembali menyurati presiden untuk menyatakan penolakan terhadap UU Cipta
Kerja. Dengan begitu, baru Arief terlihat berpihak kepada buruh. "Kami mau bapak surati lagi
presiden dan DPR RI," tegasnya.

Senada, Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Tangerang Hardiansyah
mengkritik surat tersebut. Menurut dia, surat itu hanya peredam agar buruh tidak unjuk rasa. '
Pil tidur saja," ujarnya kemarin.

Menurut dia, surat bernomor 560/2278 disnaker tentang penyampaian aspirasi dari serikat
pekerja di Kota Tangerang itu tidak memiliki dampak apa pun. Itu juga menandakan bahwa wali
kota tidak betul-betul berada di pihak buruh.

"Seakan-akan gambaran dia ada di pihak buruh. Makanya, kan perihalnya yang paling penting
penyampaian aspirasi," terangnya.
Sementara itu, Arief menuturkan bahwa pihaknya memang meminta. "Itu yang sudah kami
layangkan ke Pak Presiden. Mudah-mudahan pemerintah pusat bijak mendengar aspirasi
masyarakat Kota Tangerang," katanya.

Arief mengaku tidak dapat menemui masa aksi karena masih mengikuti Zoom meting dengan
KPK. "Saya mohon maaf tidak bisa bergabung," tambahnya. (dom/col/ind)

Caption :

JANGAN ANARKISTIS: Pengunjuk rasa meminta Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah
menolak UU Cipta Kerja.

125