Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 130
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menepis pemerintah dan DPR tak transparan dalam
proses penyusunan UU ini. Meski begitu, Ida tak bisa memastikan naskah paling yang beredar
di masyarakat
NASKAH FINAL OMNIBUS LAW MASIH MISTERIUS
Sepekan setelah disahkan DPR, naskah final Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih misterius.
Kini, beredar sejumlah naskah UU yang tenar disebut sebagai omnibus law atau UU sapu jagat,
dan berpotensi memicu spekulasi dan pro-kontra.
KONTAN, misalnya, menerima empat versi naskah final omnibus law. Versi 1.028 halaman, versi
905 halaman, 1.035 halaman, dan terbaru versi 812 halaman. Tiga versi terakhir omnibus law
masih mirip, sementara versi 1.028 halaman boleh dibilang memiliki perbedaan signifikan dan
disinyalir merupakan draf awal UU Cipta Kerja.
Selain beberapa versi tadi, masih ada satu versi yang beredar, yakni omnibus law 1.052 halaman.
Dus, versi manakah yang benar dan merupakan naskah resmi omnibus law yang disahkan DPR?
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, naskah final yang beredar setebal 1.035
halaman merupakan yang dibahas terakhir dan akan dikirim kepada Presiden Joko Widodo.
"Belum dikirim ke Presiden, karena tujuh hari setelah disahkan baru akan dikirim ke Presiden.
Itu maksudnya tujuh hari kerja, jadi Rabu (14/10) dikirim," ujar Indra, Senin (12/10).
Indra tak menampik saat paripurna 5 Oktober, naskah final UU Cipta Kerja setebal 905 halaman
yang beredar di. Tapi, dia menepis, ada perubahan substansi signifikan antara naskah final saat
paripurna dengan naskah yang akan dikirim ke Presiden. "Yang dirapikan itu spasi, huruf dan
typo (salah ketik)," ujar dia (lihat grafis).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menepis pemerintah dan DPR tak transparan dalam
proses penyusunan UU ini. Meski begitu, Ida tak bisa memastikan naskah paling yang beredar
di masyarakat. "Saya pernah di Baleg DPR, DPR biasanya tidak langsung menyerahkan (RUU
yang di sahkan paripurna DPR). Ke pemerintah karena butuh waktu melakukan rujukan pasal,"
katanya.
Tapi Ida memastikan, khusus klaster ketenagakerjaan, dalam pasal pesangon tak ada frasa
paling banyak di perubahan pasal 156. "Yang benar tak ada kata paling banyak, karena itu ruang
bagi perusahaan untuk memberi pesangon lebih banyak," kata Ida.
Wakil Ketua bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengaku
pengusaha belum mengetahui beda dua beleid UU Cipta Kerja yang beredar.
Pelaku usaha berpegangan draf RUU yang dibawa ke rapat paripurna DPR. "Kami tunggu sampai
diundangkan saja. Aturan turunannya juga harus segera dibuat," ujar dia.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai, banyaknya versi draf UU Cipta Kerja usai
disahkan merupakan akibat dari proses legislasi yang dipaksakan. Salah satu bukti pemaksaan
adalah agenda sidang paripurna DPR yang semula 8 Oktober mendadak msyu menjadi 5
Oktober. Pembahasan pun dikebut dan diselesaikan dua hari sebelumnya yakni Sabtu (3/10).
Kesulitan masyarakat mengakses draf UU Cipta Kerja juga terjadi. Semua fraksi DPR saat proses
pembahasan tak ada yang menyampaikan poin-poin pembahasan maupun kesepakatan dari tiap
pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
129
