Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 131
Oleh karena itu, Guru besar FK Univeritas Gajah Mada Maria SW Sumardjono menilai,
penyusunan UU Cipta Kerja tak memenuhi asas keterbukaan karena tak seorang pun yang bisa
mengatakan draf yang paling sahih dari hasil pembahasan.
Bivitri juga mengingatkan, bila ada perubahan UU Cipta Kerja dari naskah paripurna dengan
yang diteken presiden, legalitasnya bisa dibatalkan Mahkamah Konstitusi,
Beberapa Beda Draf UU Cipta Kerja yang Beredar
Versi 186 pasal 905 Halaman Versi 186 pasal 1.035 Halaman
Pada Klaster Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 2 terkait uang pesangon terdapat frasa "paling
banyak" Pada klaster ketenagakerjaan pasal 156 ayat 2terkait uang pesangon tidak ada lagi frasa
"paling banyak sesuai"
Pada klaster ketenagakerjaan pasal 88A terkait upah tidak diatur sanksi bagi pengusaha dan
pekerja bila melakukan pelanggaran Pada klaster ketenagakerjaan pasal 88A ditambahkan 3 ayat
baru yang mengatur soal sanksi denda bagi pengusaha dan pekerja bila melakukan pelanggaran
Pada klaster perumahan pasal 72 terkait pembentukan Badan Percepatan Pembangunan
Perumahan bagi MBR. Pada klaster perumahan pasal 72 terkait pembentukan Badan Percepatan
Pembangunan Perumahan bagi MBR dihapus
130
