Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 134
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut Anggiat Pasaribu pada pertemuan tersebut
menyampaikan apa yang diinginkan para buruh untuk saat ini.
"Kami hadir sebagai wujud peduli kami akan Sumut. Kami menolak UU Omnibus Law karena
tidak ada transparansi dari pihak DPR RI. DPR RI tidak menetapkan pasal apa saja yang dirubah
dan pasal yang tetap ada. Bagaimana kita bisa mendiskusikan pasal demi pasal yang ada di
dalam UU Omnibus Law. Sementara sampai hari ini pun kami tidak memiliki induk isi dari
Undang-Undang Omnibus Law. Kami yakin bapak adalah bapak kami, yang memahami kami.
Kami harap bapak mau menyurati presiden untuk penangguhan pemberlakuan UU Omnibus Law
ini," tegasnya.
Ada sekitar 12 perwakilan serikat buruh di Sumut yang hadir pada pertemuan itu. Antara lain,
Serikat Pekerja Nasional (SPN), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Federasi Serikat
Buruh Garmen, Tekstil, Kerajinan, Kulit dan Sentra Industri (FSB Garteks), Serikat Buruh Bersatu
Indonesia (SBBI), Federasi Serikat Buruh Kimia, Kesehatan dan Industri Umum (FSB KIKES),
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
133
