Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 133
Ringkasan
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengajak para buruh di Sumut untuk
bersama-sama memahami isi Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, serta
menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar, jika ada pasal-pasal yang dianggap merugikan
kaum buruh.
GUBERNUR SUMUT AJAK BURUH BERSAMA-SAMA PAHAMI UU CIPTAKER
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengajak para buruh di Sumut untuk
bersama-sama memahami isi Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, serta
menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar, jika ada pasal-pasal yang dianggap merugikan
kaum buruh.
"Demo itu benar, saya tak akan larang, tapi janganlah sampai merusak. Saya tidak akan menutup
diri bagi kalian yang ingin bertemu. Dinginkan dulu kepala kita. Kita pahami satu demi satu pasal-
pasalnya. Jika ada yang berpotensi sengsarakan rakyat, maka saya berdiri paling depan membela
rakyat. Saya tidak mau membela yang salah," ujar Edy saat memimpin rapat bersama Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan perwakilan buruh di rumah dinas Gubernur
Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (12/10/2020).
Edy menyarankan agar terlebih dahulu mencari data yang benar terkait Undang-undang Cipta
Kerja yang telah disahkan Pemerintah bersama DPR RI dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020
lalu. Sebab yang tersebar di media sosial atau mungkin yang ada pada buruh bukan draft asli
dari DPR RI.
"Hari ini kita lakukan komunikasi untuk Sumatera Utara kita. Saya minta benar-benar apa yang
jadi wewenang kita, kita jalankan. Tapi saya tidak mau pakai bahasa katanya, menurut si ini,
harus dari observasi kalian sendiri. Kita harus sama-sama memahami dan mengerti betul akan
Undang-Undang Omnibus Law ini," tambahnya.
Edy menambahkan, setelah mendapat data yang valid, ia akan membentuk Kelompok Kerja
(Pokja) untuk menelaah isi dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Pokja
tersebut terdiri dari akademisi, penegak hukum dan perwakilan para buruh.
"Dalam dua hari ini kita cari isi draft yang benar, lalu kita akan bentuk Pokja untuk menelaah isi
dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kalau memang tidak memihak rakyat, tidak perlu
pakai surat saya yang akan langsung menghadap ke Presiden," terangnya.
Sementara Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar menyesalkan demo yang berujung
anarkis pada 8-9 Oktober lalu. Pada demonstrasi itu diketahui tidak ada elemen buruh yang
turun dan satu mobil polisi serta satu mobil milik provinsi juga dibakar.
"Polisi itu tugasnya menjaga hak setiap orang. Saudara boleh unjuk rasa, tapi jangan rampas
hak orang lain dengan melempar batu. Pada demo itu kita sudah menetapkan 27 orang
tersangka, 10 orang unras (pengunjuk rasa) yang positif narkoba. Itu lah bahayanya bila
demonstran disusupi oleh kelompok-kelompok tertentu. Kalau sudah seperti ini kita semua yang
dirugikan. Kalau kalian bisa mengontrol pendemo untuk tidak anarkis, silahkan berdemo,"
ujarnya.
Bila ingin tetap mengajukan penolakan, Kapolda menyarankan dilakukan melalui jalur yang
benar, antara lain dengan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal
tersebut menurutnya lebih bermanfaat ketimbang demo di jalanan yang berujung kericuhan dan
perusakan.
132
