Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

Judul Gubernur Sumut Ajak Buruh Bersama-sama Pahami UU Ciptaker
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/daerah/911907/gubernur-sumut-ajak-buruh-bersama-
sama-pahami-uu-ciptaker
Jurnalis Indra Widyastuti
Tanggal 2020-10-13 03:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Edy Rahmayadi (Gubernur Sumatera Utara) Demo itu benar, saya tak akan larang,
tapi janganlah sampai merusak. Saya tidak akan menutup diri bagi kalian yang ingin bertemu.
Dinginkan dulu kepala kita. Kita pahami satu demi satu pasal-pasalnya. Jika ada yang berpotensi
sengsarakan rakyat, maka saya berdiri paling depan membela rakyat. Saya tidak mau membela
yang salah

neutral - Edy Rahmayadi (Gubernur Sumatera Utara) Hari ini kita lakukan komunikasi untuk
Sumatera Utara kita. Saya minta benar-benar apa yang jadi wewenang kita, kita jalankan. Tapi
saya tidak mau pakai bahasa katanya, menurut si ini, harus dari observasi kalian sendiri. Kita
harus sama-sama memahami dan mengerti betul akan Undang-Undang Omnibus Law ini

positive - Edy Rahmayadi (Gubernur Sumatera Utara) Dalam dua hari ini kita cari isi draft yang
benar, lalu kita akan bentuk Pokja untuk menelaah isi dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta
Kerja. Kalau memang tidak memihak rakyat, tidak perlu pakai surat saya yang akan langsung
menghadap ke Presiden

negative - Martuani Sormin Siregar (None) Polisi itu tugasnya menjaga hak setiap orang. Saudara
boleh unjuk rasa, tapi jangan rampas hak orang lain dengan melempar batu. Pada demo itu kita
sudah menetapkan 27 orang tersangka, 10 orang unras (pengunjuk rasa) yang positif narkoba.
Itu lah bahayanya bila demonstran disusupi oleh kelompok-kelompok tertentu. Kalau sudah
seperti ini kita semua yang dirugikan. Kalau kalian bisa mengontrol pendemo untuk tidak anarkis,
silahkan berdemo

negative - Anggiat Pasaribu (Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut) Kami hadir sebagai
wujud peduli kami akan Sumut. Kami menolak UU Omnibus Law karena tidak ada transparansi
dari pihak DPR RI. DPR RI tidak menetapkan pasal apa saja yang dirubah dan pasal yang tetap
ada. Bagaimana kita bisa mendiskusikan pasal demi pasal yang ada di dalam UU Omnibus Law.
Sementara sampai hari ini pun kami tidak memiliki induk isi dari Undang-Undang Omnibus Law.
Kami yakin bapak adalah bapak kami, yang memahami kami. Kami harap bapak mau menyurati
presiden untuk penangguhan pemberlakuan UU Omnibus Law ini

131