Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 165
SIAP GUGAT UU CIPTA KERJA DI MK, SERIKAT BURUH GANDENG HOTMA
SITOMPUL
Serikat buruh menegaskan siap bertarung mengajukan gugatan judicial review terhadap
Undang-undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan telah mulai
membentuk tim hukum untuk melakukan proses uji materiil UU Cipta Kerja. Tim yang dibentuk
buruh tidak main-main.
Ada dua advokat senior yang ikut membantu buruh mengajukan gugatan ke MK. Hotma Sitompul
dan Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alfons Kurnia Palma.
Tim ini juga diketuai langsung oleh Sekjen KSPSI, Hermanto Achmad.
Andi Gani mengajak dua advokat senior untuk semakin menguatkan barisan tim hukum buruh
di MK. Menariknya, dua advokat ini ikut serta tanpa dibayar alias gratis.
"Sampai saat ini masih menunggu draf aturan UU Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Joko
Widodo," ungkap Andi di Jakarta, Senin 12 Oktober 2020.
Andi Gani menegaskan, kalau UU Cipta Kerja sudah ada penomorannya, jelas pasal-pasalnya
dan ditandatangani secara sah Presiden Jokowi, maka pengajuan gugatan akan langsung
dilakukan.
"Dalam 1x24 jam jika UU Cipta Kerja ditandatangani Presiden Jokowi, besoknya buruh pasti akan
langsung menyampaikan gugatan ke MK," tegasnya.
Dia juga menyampaikan banyak advokat senior yang menyatakan siap bergabung dalam tim
hukum buruh untuk mengajukan gugatan ke MK. Karena itu dia optimis beuruh pasti akan
menang.
"Kami memilih jalur konstitusional mengajukan judicial review ke MK tentu menunjukkan gerakan
buruh tidak hanya kekuatan dengan aksi," ucapnya.
Menurutnya, persiapan untuk mengajukan judicial review sudah 90 persen secara materi
gugatan. Sambil menunggu, kata dia, lobi ke Presiden Jokowi untuk melihat secara lebih
mendalam UU Cipta Kerja terus dilakukan.
Namun, Andi meminta lobi ini jangan disalahartikan. Karena, sempat bermunculan dirinya dan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ditawari jabatan wakil menteri
usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Negara sebelum UU Cipta Kerja disahkan di DPR.
Di awal pembentukan Kabinet, Andi Gani pun sudah diminta masuk dalam Kabinet tapi dirinya
memilih tetap menjadi presiden buruh. "Saya pastikan itu tidak ada, negosiasi jabatan, dua
wamen [wakil menteri]. Itu saya nyatakan hoaks!," ujarnya.
Advokat Senior Hotma Sitompul pun mengaku mau terlibat membantu buruh. Itu karena dia
melihat ada yang tidak beres dalam UU Cipta Kerja.
"Kami melihat ada yang tak pas dalam UU yg baru ini. Aspirasi buruh patut diperjuangkan secara
hukum. Kami berjuang didalam koridor hukum," katanya. Hotma pun menegaskan tidak dibayar
untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang dikebiri dalam UU Cipta Kerja. (ren).
164
