Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

MENAKER IDA SOWAN KIAI SAID AQIL SIROJ, ADA APA?

PBNU menjadi salah satu ormas besar Islam yang bersuara lantang merespons kehadiran UU
Cipta Kerja . Bahkan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyebut undang-undang yang
disahkan DPR Senin (5/10) menindas rakyat kecil. Lantas apa makna kehadiran Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sowan KH Said Aqil Siroj? Ida yang kader PKB itu
menyampaikan beberapa poin terkait UU Cipta Kerja. "Saya kira setelah beliau mendapat
penjelasan, terutama klaster ketenagakerjaan, saya kira beliau mengerti yang harus didorong
adalah memastikan perlindungan," ujar Menaker Ida Fauziyah setelah beberapa jam berdialog
dengan Kiai Said di Jakarta, Sabtu (10/10).

Menaker Ida menambahkan pertemuan tatap muka dengan pemuka agama seperti tokoh NU
dan Muhammadiyah penting agar tak misinformasi, utamanya menyangkut kebijakan
pemerintah. "Dialog sosial dan silaturahmi akan saya terus lakukan, ke Pengurus
Muhammadiyah, ke stakeholder ketenagakerjaan," katanya.

Sebelum bertemu dengan Kiai Said, Menaker membeberkan sejumlah alasan mengapa
membentuk UU Cipta Kerja dalam Omnibus Law. Menurut Ida pemerintah bertekad Indonesia
menjadi negara dengan ekonomi terbaik kelima dunia 2045 dengan membentuk UU untuk
mengatur ekosistem investasi, memperbaiki transportasi pelayanan cepat, tepat dan dukungan
Sumber Daya Manusia (SDM) unggul sehingga tercipta lapangan kerja yang luas.

Pertimbangan lainnya, Indonesia belum memiliki daya saing kompetitif terkait lapangan kerja
lantaran sejumlah aturan tumpang tindih sehingga menghambat investasi baik dari dalam
maupun luar negeri. Belum lagi persoalan ekonomi digital, Indonesia belum begitu maksimal
menjalaninya. Persoalan inilah yang menjadi perhatian pemerintah sehingga merasa penting
membentuk UU Cipta Kerja.

Simak! Sikap Resmi PBNU Tetap Keras dan Menohok

"Melalui Omnibus Law, ini merevisi puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja,"
kata Ida Fauziyah saat berdialog di Program Peci dan Kopi 164 Channel, Kamis (8/10). Ida
menyebut aturan investasi dan ketenagakerjaan saat ini mempersulit prosedur investasi bahkan
menghambat pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kehadiran undang-undang baru itu untuk menghadapi bonus demografi tahun 2030 mendatang.
Saat ini angkatan kerja mencapai 2,5 juta, sehingga perlu aturan konkret untuk membuka
lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mereka terserap industri.

"Bagaimana kita mau memanfaatkan bonus demografi, bagaimana kita menjadi negara dengan
income (penghasilan) yang tidak stuck (berhenti) di angka 5. Kta punya tantangan
pengangguran per April 2019, 7 juta. Turun Februari 2020, tapi naik lagi karena Covid-19. Angka
pengangguran kita menjadi 9 sampai 10 juta," tutur Ida.

Sebelumnya PBNU mengeluarkan sembilan poin pernyataan resmi yang diteken Ketua Umum
PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekretaris Jenderal H Helmy Faishal Zaini pada 8 Oktober 2020.
Dalam pernyataan itu PBNU menyesalkan proses legislasi UU Ciptaker terburu-buru, tertutup,
dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik.

Nahdlatul Ulama berkomitmen untuk tetap membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari
keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah
Konstitusi. Langkah ini akan menjadi jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan
dibanding mobilisasi massa, apalagi di tengah pandemi yang belum mereda sampai dengan saat
ini.

218