Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 217
dilakukan secara virtual tersebut, menurut keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan di
Jakarta pada Senin (12/10/2020).
Menaker menjelaskan, pada 2019 ada 7,05 juta pengangguran dan 3,5 juta orang kehilangan
pekerjaan akibat pandemi Covid-19. "Mari kita bergotong royong mengatasi ini semua," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida menjelaskan sejumlah alasan diperlukan UU Cipta
Kerja, antara lain perpindahan lapangan kerja ke negara lain dan daya saing pencari kerja
Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara lain.
Undang-undang yang telah disetujui DPR itu juga memiliki urgensi, karena penduduk yang tidak
atau belum bekerja akan semakin tinggi serta Indonesia terjebak dalam middle income trap . Ia
juga memaparkan hal-hal yang selama ini salah dipahami masyarakat tentang UU Cipta Kerja.
Ketua FRI yang juga Rektor IPB Arif Satria menyambut positif dialog dan silaturahmi FRI dengan
pemerintah. Dialog itu, menurut Arif, penting penting untuk memperkuat komunikasi dan
silaturahmi sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang substansi UU Cipta
Kerja.
"Ini kesempatan sangat baik juga bagi para rektor untuk memberi masukan kepada pemerintah,
baik tentang substansi maupun aspek hukum UU Cipta Kerja," kata dia.
Dalam forum itu, Asep Saefuddin yang merupakan anggota Dewan Penasihat FRI sekaligus
Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, menyampaikan apresiasi atas upaya sosialisasi
pemerintah yang cukup masif. Namun, kata dia, untuk hal-hal yang sensitif dalam UU Cipta Kerja
diseminasi informasi dirasakan masih kurang.
"Untuk itu, ada baiknya pemerintah memperluas dan mempersering sosialisasi dengan
stakeholder , seperti serikat pekerja, organisasi masyarakat, seperti NU dan Muhammadiyah,
organisasi mahasiswa, seperti BEM, Kelompok Cipayung, dan juga tentunya FRI," kata dia.
Dalam dialog itu, hadir antara lain rektor IPB University, UGM, UTI, Perbanas, Unand Padang,
Untan, Ketua STIKES Mitra Keluarga, UNG, UNP, Unimal, ITB-AD, ISBI Bandung, UNP Padang,
Telkom University, Direktur Poltek Pos, UIN Jakarta, Rektor Unsrat, Universitas Brawijaya
Malang, Unila, Universitas Al Ghifari Bandung, dan Universitas Pertamina.
Sumber:ANTARA.
216
