Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

KIAI MARSUDI: PEMERINTAHNGGAKMAU TERBUKA SOAL UU CIPTAKER

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud mengkritik sikap pemerintah
yang terkesan enggan memberi penjelasan soal Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang
menuai kontroversi. Menurut dia, pemerintah selama ini terlihat tidak ingin terbuka soal UU
Ciptaker itu.

"Pemerintah minim penjelasan, nggak mau terbuka. Kalau pemerintah mau jalan sendiri, nggak
mau jelasin kepada publik, ya kayak kemarin jadinya (aksi demonstrasi).

Wong pembahasan di DPR aja buru-buru, mestinya dijelasin aja ke publik, apa pada malas
bekerja atau gimana, jelasin gitu aja ," katanya kepada Republika.co.id , Senin (12/10).

Karena itu juga, menurut Kiai Marsudi, memang sudah sepantasnya Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah menemui Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di kediamannya di
Jakarta pada Sabtu (10/10) malam. Sebab, dia mengatakan, itu sudah menjadi kewajiban
Menaker memberi penjelasan.

"Ya itu kewajibannya Menaker, harus datang, harus menyampaikan, harus menjelaskan. Itu
kewajiban Menaker," tutur dia.

Dari pertemuan Menaker dengan Ketum PBNU, Kiai Marsudi menegaskan, bahwa NU akan tetap
mengajukan uji materi UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi. "Hasilnya, PBNU akan tetap
mengajukan judicial review kepada MK, gitu. Pak Kiai (Said Aqil) tetap keukeuh. Kalau saya lihat
cuma itu intinya (pertemuan itu)," ungkapnya.

Seperti diketahui, Menaker Ida Fauziyah menemui Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj beserta jajaran
pengurus PBNU di Jakarta, Sabtu (10/10) malam. Awalnya pertemuan ini tertutup, namun
akhirnya Menaker menjelaskan pertemuan tersebut sehari setelahnya.
Menaker Ida mengatakan dalam keterangan pers, bahwa kedatangannya ke rumah Kiai Said
dalam rangka silaturahim dan memberikan penjelasan tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja,
khususnya terkait klaster ketenagakerjaan yang tengah menjadi perhatian banyak pihak.

"Kami jelaskan kepada beliau tentang klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja. Kemudian kami
mendiskusikannya karena beliau juga bersama pengurus PBNU yang lain," kata Menaker Ida,
dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (11/10).

Menurut Menaker Ida, setelah didiskusikan, Kiai Said menjadi lebih memahami duduk persoalan.
Menaker Ida pun memastikan bahwa pemerintah menjamin perlindungan terhadap hak-hak
buruh. "Setelah berdiskusi dengan beliau tentang klaster ketenagakerjaan, saya kira beliau
mengerti dan yang harus didorong adalah memastikan perlindungan," ujarnya.

212