Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

Judul Kiai Marsudi: PemerintahNggakMau Terbuka Soal UU Ciptaker
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qi2xwe396/kiai-marsudi-pemerintah-
emnggakem-mau-terbuka-soal-uu-ciptaker
Jurnalis Agus Yulianto
Tanggal 2020-10-12 15:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - KH Marsudi Syuhud (Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Pemerintah minim
penjelasan, nggak mau terbuka. Kalau pemerintah mau jalan sendiri, nggak mau jelasin kepada
publik, ya kayak kemarin jadinya (aksi demonstrasi). Wong pembahasan di DPR aja buru-buru,
mestinya dijelasin aja ke publik, apa pada malas bekerja atau gimana, jelasin gitu aja

negative - KH Said Aqil Siroj (Ketua Umum PBNU) Ya itu kewajibannya Menaker, harus datang,
harus menyampaikan, harus menjelaskan. Itu kewajiban Menaker
neutral - Kiai Marsudi (Menteri Ketenagakerjaan) Hasilnya, PBNU akan tetap mengajukan judicial
review kepada MK, gitu. Pak Kiai (Said Aqil) tetap keukeuh. Kalau saya lihat cuma itu intinya
(pertemuan itu)

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kami jelaskan kepada beliau tentang klaster ketenagakerjaan
di UU Cipta Kerja. Kemudian kami mendiskusikannya karena beliau juga bersama pengurus PBNU
yang lain

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Setelah berdiskusi dengan beliau tentang klaster
ketenagakerjaan, saya kira beliau mengerti dan yang harus didorong adalah memastikan
perlindungan

Ringkasan

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud mengkritik sikap pemerintah
yang terkesan enggan memberi penjelasan soal Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang
menuai kontroversi. Menurut dia, pemerintah selama ini terlihat tidak ingin terbuka soal UU
Ciptaker itu.

Karena itu juga, menurut Kiai Marsudi, memang sudah sepantasnya Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah menemui Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di kediamannya di
Jakarta pada Sabtu (10/10) malam. Sebab, dia mengatakan, itu sudah menjadi kewajiban
Menaker memberi penjelasan.

211