Page 215 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 215

Ia  mengimbau,  masyarakat  menggugat  produk  hukum  itu  ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK)
              ketimbang  melakukan  aksi  demonstrasi.  Pernyataannya  itu  berkaitan  dengan  rencana  aksi
              penolakkan UU Cipta Kerja oleh PA 212 yang akan dilakukan Selasa (13/10).

              "Sekali lagi, mari kita bangun kehidupan bersama yang nyaman, aman, tentram, jaga keutuhan
              bangsa Indonesia. Jangan sampai menjadikan kita berbuat anarkis, yang rugi kita sendiri, yang
              sulit  kita  sendiri,  yang  akan  menerima  akibatnya  yang  negatif,  porak  poranda,  hancur,  kita
              sendiri," tuturnya dikutip dari siaran tertulis yang diterima, Senin (12/10).

              "Kalau ada sesuatu mari kita ajukan dengan beradab. Menghadapi perbedaan, pro kontra omibus
              law (UU Ciptaker), kami ajak bersama-sama NU untuk mengajukan judicial riview ke Mahkamah
              Konstitusi," sambungnya Said menambahkan, gejolak yang timbul sebaiknya tidak didasari oleh
              ego  dan  kepentingan  kelompok  tertentu.  Sebab,  hal  itu  nantinya  akan  berdampak  pada
              kerukunan dan keutuhan bangsa Indonesia.

              Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan resmi, Minggu (11/10)
              menyatakan telah bertemu dengan Said Aqil membicarakan soal UU Cipta Kerja.

              Dalam kesempatan itu, Ida menyampaikan penjelasan tentang UU Cipta Kerja, khususnya terkait
              klaster ketenagakerjaan yang tengah menjadi perhatian banyak pihak.

              "Kami jelaskan kepada beliau tentang klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja. Kemudian kami
              mendiskusikannya karena beliau juga bersama pengurus PBNU yang lain," kata Ida.

              Dia menambahkan, Ketua Umum PBNU itu dirasa memahami duduk persoalan polemik UU Cipta
              Kerja di klaster ketenagakerjaan. Dalam kesempatan itu pula Ida memastikan pemerintah tetap
              melindungi hak-hak buruh. (OL-4).











































                                                           214
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220