Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 230
"Itu hanya typo dan format, kan dirapikan, spasi-spasinya, jadi kedorong semua halaman nya,"
jelas Indra.
Sebelumnya, Badan Legislasi (DPR) masih merapikan naskah Undang-undang Cipta Kerja yang
disahkan saat rapat paripurna pada Senin (5/10/2020) lalu.
"Sampai hari ini, kami sedang rapikan (kami baca dengan teliti) kembali naskahnya, jangan
sampai ada salah typo dan sebagainya." "Nanti hasil itu akan segera di kirim ke Presiden untuk
ditandatangani jadi undang-undang, dan sudah bisa dibagikan ke masyarakat," papar anggota
Baleg DPR Firman Soebagyo lewat keterangan tertulis, Kamis (8/10/2020).
Saat ini banyak beredar draf RUU Cipta Kerja yang belum final di publik dan media sosial, seperti
cuti haid, cuti kematian, upah minimum, yang saat ini di undang-undang sudah mengalami
perubahan.
"Beredar di media sosial, kemudian viral dan justru itu memprovokasi." "Baik itu dari buruh,
maupun masyarakat dan mahasiswa. karena kurang akuratnya data serta informasi yang
diperoleh," papar politikus Partai Golkar itu.
Oleh sebab itu, Firman mengajak semua pihak sama-sama meluruskan informasi terkait Undang-
undang Cipta Kerja ke masyarakat secara baik.
"Anggota DPR, masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga, ikut mendorong kenadalikan masalah
informasi tidak benar ini," ajak Firman.
Disahkan DPR DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Hal tersebut diputuskan dalam rapat paripurna masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di
Gedung Nusantara DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020).
"Berdasarkan yang telah kita simak bersama, saya mohon persetujuan. Bisa disepakati?" tanya
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pimpinan rapat paripurna.
"Setuju," jawab para anggota dewan.
Sebelum disahkan menjadi undang-undang, Azis mempersilakan Ketua Panja Baleg DPR
Supratman Andi Agtas dan perwakilan sembilan fraksi, menyampaikan pandangan akhir terkait
RUU Cipta Kerja.
Setelah itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah menyampaikan
pandangan akhir terkait RUU tersebut.
Tampak hadir pimpinan DPR secara fisik selain Azis Syamsuddin, yaitu Ketua DPR Puan Maharani,
Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco, dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.
Sementara, perwakilan pemerintah yang hadir fisik adalah Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto, Menteri Agaria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kemudian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Dalam
Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Lalu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Rapat paripurna diikuti 318 anggota dewan yang hadir secara fisik dan virtual, dari total anggota
sebanyak 575 orang.
Dengan kata lain, ada 257 anggota dewan tidak mengikuti rapat tersebut.
229
