Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 235
MENAKER RINCI 3 ALASAN BUTUH OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan tiga alasan perlunya Undang-
undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja.
Pertama, perubahan struktur ekonomi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan
perluasan kesempatan kerja.
"Dengan UU Cipta Kerja kami harapkan ada perubahan struktur ekonomi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja," jelas Menaker Ida dalam dialog dengan
Forum Rektor Indonesia (FRI) membahas substansi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja secara
virtual, Senin (12/10).
Ida mengungkap perubahan tersebut penting mengingat terdapat 7,05 juta pengangguran pada
2019 dan 3,5 juta orang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19.
Kedua, perpindahan lapangan kerja ke negara lain dan daya saing pencari kerja Indonesia relatif
rendah dibandingkan dengan negara lain.
Ketiga , undang-undang yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga memiliki
urgensi karena penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi serta Indonesia
terjebak dalam middle income trap.
Ia juga secara rinci memaparkan hal-hal yang selama ini salah dipahami masyarakat tentang UU
Cipta Kerja.
"Mari kita gotong royong mengatasi ini semua," kata dia.
Ketua FRI sekaligus Rektor IPB University Arif Satria menyambut positif dialog dan silaturahim
FRI dengan pemerintah. Dialog itu, menurut Arif, penting penting untuk memperkuat komunikasi
dan silaturahim sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang substansi UU Cipta
Kerja.
"Ini kesempatan sangat baik juga bagi para rektor untuk memberi masukan kepada pemerintah,
baik tentang substansi maupun aspek hukum UU Cipta Kerja," kata dia.
Dalam forum itu, Asep Saefuddin yang merupakan anggota Dewan Penasihat FRI sekaligus
Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, menyampaikan apresiasi atas upaya sosialisasi
pemerintah yang cukup masif.
Namun, ia mengatakan untuk hal-hal yang sensitif dalam UU Cipta Kerja diseminasi informasi
dirasakan masih kurang.
"Untuk itu, ada baiknya pemerintah memperluas sosialisasi dengan stakeholder seperti Serikat
Pekerja, organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah, organisasi mahasiswa seperti
BEM, Kelompok Cipayung, dan juga tentunya FRI," kata dia.
234
