Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 239
"Kami jelaskan kepada beliau tentang klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja. Kemudian kami
mendiskusikannya karena beliau juga bersama pengurus PBNU yang lain," kata Menaker Ida
dalam keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan yang diterima di Jakarta, Senin (12/10).
Menaker menjelaskan, dalam diskusi yang dilakukan pada Sabtu (10/10) malam itu, Kiai Said
menjadi lebih memahami duduk persoalan, sedangkan pada kesempatan yang sama Ida juga
memastikan kepada para pengurus PBNU bahwa pemerintah menjamin perlindungan terhadap
hak-hak buruh.
"Setelah berdiskusi dengan beliau tentang klaster ketenagakerjaan, saya kira beliau mengerti
dan yang harus didorong adalah memastikan perlindungan," ujar Ida, dikutip Antara .
Merespons kunjungan Menaker Ida untuk melakukan sosialisasi tersebut, Kiai Said mengatakan
NU akan tetap mengajukan uji materi atau judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi
(MK).
Dalam kesempatan tersebut, Ida memastikan akan terus menemui berbagai pemangku
kepentingan ketenagakerjaan dan beragam elemen masyarakat untuk membahas UU Cipta
Kerja.
"Dialog sosial dan silaturahmi akan saya terus lakukan terutama kepada stakeholder
ketenagakerjaan," tegasnya.
Hal itu ia lakukan seiring dengan penugasan oleh Presiden Joko Widodo untuk merumuskan
sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dari UU yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) pada Senin (5/10) itu, terutama terkait klaster ketenagakerjaan. (Der).
238
