Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 237
dilakukan secara virtual tersebut, menurut keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan di
Jakarta pada Senin.
Belum lagi, kata dia, 7,05 juta pengangguran pada 2019 dan 3,5 juta orang kehilangan pekerjaan
akibat pandemi COVID-19.
"Mari kita gotong royong mengatasi ini semua," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Ida menjelaskan empat alasan diperlukan UU Cipta Kerja, yaitu
perpindahan lapangan kerja ke negara lain dan daya saing pencari kerja Indonesia relatif rendah
dibandingkan dengan negara lain.
Undang-undang yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga memiliki urgensi
karena penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi serta Indonesia terjebak
dalam middle income trap.
Ia juga secara rinci memaparkan hal-hal yang selama ini salah dipahami masyarakat tentang UU
Cipta Kerja.
Ketua FRI sekaligus Rektor IPB University Arif Satria menyambut positif dialog dan silaturahim
FRI dengan pemerintah.
Dialog itu, menurut Arif, penting penting untuk memperkuat komunikasi dan silaturahim
sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang substansi UU Cipta Kerja.
"Ini kesempatan sangat baik juga bagi para rektor untuk memberi masukan kepada pemerintah,
baik tentang substansi maupun aspek hukum UU Cipta Kerja," kata dia.
Dalam forum itu, Asep Saefuddin yang merupakan anggota Dewan Penasihat FRI sekaligus
Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, menyampaikan apresiasi atas upaya sosialisasi
pemerintah yang cukup masif.
Namun, ia mengatakan untuk hal-hal yang sensitif dalam UU Cipta Kerja diseminasi informasi
dirasakan masih kurang.
"Untuk itu, ada baiknya pemerintah memperluas dan mempersering sosialisasi dengan
stakeholder seperti Serikat Pekerja, organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah,
organisasi mahasiswa seperti BEM, Kelompok Cipayung, dan juga tentunya FRI," kata dia.
Dalam dialog itu, hadir di antaranya rektor dari IPB University, UGM, UTI, Perbanas, Unand
Padang, Untan, Ketua STIKES Mitra Keluarga, UNG, UNP, Unimal, ITB-AD, ISBI Bandung, UNP
Padang, Telkom University, Direktur Poltek Pos, UIN Jakarta, Rektor Unsrat, Universitas
Brawijaya Malang, Unila, Universitas Al Ghifari Bandung, dan Universitas Pertamina.
236
