Page 242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 242
berkontribusi sebesar 30,61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada
kuartal II 2020.
Bahlil menegaskan bahwa konsumsi terjadi ketika masyarakat memiliki daya beli. Daya beli dapat
tercipta jika masyarakat memiliki kepastian pendapatan. Penghasilan dapat dipastikan jika ada
pekerjaan. "Di sinilah investasi memegang peran kunci dalam menciptakan lapangan kerja,"
ujarnya.
GRAFIS (HERLAMBANG BINTANG/JAWA POS) Menurut Bahlil, memberikan kemudahan investasi
mendesak dilakukan, terutama karena realisasi investasi paro pertama 2020 hanya Rp 402,6
triliun atau 49,3 persen dari target penyesuaian 2020 sebesar Rp 817,2 triliun. Penurunan
realisasi investasi periode ini disebabkan turunnya penanaman modal asing (PMA) di tengah
pandemi Covid-19. Akibatnya, terjadi pergeseran komposisi, investasi dalam negeri memberikan
kontribusi lebih dari setengahnya dengan nilai Rp 207,0 triliun (51,4 persen). Sedangkan PMA
sebesar Rp 195,6 triliun (48,6 persen).
Kalangan dunia usaha juga menyuarakan keberpihakannya pada omnibus law. Ketua Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, UU Cipta Kerja diharapkan
dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
Menurut dia, UU tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang
menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja.
Dinamika perubahan ekonomi global, kata dia, memerlukan respons cepat dan tepat. Tanpa
reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat.
"Penciptaan lapangan kerja harus dilakukan, yakni dengan mendorong peningkatan investasi
sebesar 6,6-7 persen untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha existing yang
pada akhirnya akan mendorong peningkatan konsumsi di kisaran 5,4-5,6 persen," ujar Rosan.
Road Show Menaker Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengunjungi Ketua Umum Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Said Aqil Siroj untuk memberikan penjelasan tentang omnibus
law UU Cipta Kerja akhir pekan lalu (10/10). Khususnya terkait klaster ketenagakerjaan.
"Kemudian, kami mendiskusikannya karena beliau juga bersama pengurus PB NU yang lain,"
kata Ida.
Menurut Ida, pemerintah menjamin perlindungan terhadap hak-hak buruh. Setelah bertemu
dengan pengurus PB NU, Ida berencana berkeliling ke berbagai elemen masyarakat lain.
Setelah UU Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna DPR 5 Oktober lalu, Ida mendapat tugas
dari Presiden Joko Widodo untuk merumuskan sejumlah peraturan pemerintah (PP) yang akan
menjadi turunan UU terkait klaster ketenagakerjaan. Menurut dia, pemerintah sangat terbuka
kepada serikat pekerja selama perumusan PP.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PB NU Said Aqil Siroj menyatakan bahwa pihaknya akan
tetap mengajukan uji materi atau judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Saksikan video menarik berikut ini: Editor : Ilham Safutra Reporter :
agf/han/lum/deb/wan/lyn/c7/fal .
241
