Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 234

Judul               Menaker Rinci 3 Alasan Butuh Omnibus Law Cipta Kerja
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201012113314-532-
                                    557301/menaker-rinci-3-alasan-butuh-omnibus-law-cipta-kerja
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-10-12 12:24:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Dengan UU Cipta Kerja kami harapkan ada perubahan struktur
              ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja

              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Mari kita gotong royong mengatasi ini semua

              positive - Arif Satria (Rektor IPB University) Ini kesempatan sangat baik juga bagi para rektor
              untuk memberi masukan kepada pemerintah, baik tentang substansi maupun aspek hukum UU
              Cipta Kerja

              positive - Asep Saefuddin (anggota Dewan Penasihat FRI) Untuk itu, ada baiknya pemerintah
              memperluas sosialisasi dengan stakeholder seperti Serikat Pekerja, organisasi masyarakat seperti
              NU  dan  Muhammadiyah,  organisasi  mahasiswa  seperti  BEM,  Kelompok  Cipayung,  dan  juga
              tentunya FRI


              Ringkasan


              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  menjelaskan  tiga  alasan  perlunya  Undang-
              undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja.

              Pertama,  perubahan  struktur  ekonomi  yang  bisa  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan
              perluasan kesempatan kerja.

              Kedua, perpindahan lapangan kerja ke negara lain dan daya saing pencari kerja Indonesia relatif
              rendah dibandingkan dengan negara lain.

              Ketiga , undang-undang yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga memiliki
              urgensi karena penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi serta Indonesia
              terjebak dalam middle income trap.





                                                           233
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239