Page 288 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 288

WALI KOTA TANGERANG SURATI PRESIDEN MINTA PENGESAHAN RUU CIPTAKER
              DITANGGUHKAN
              Menanggapi  aksi penolakan  masyarakat  atas persetujuan  DPR  untuk  pengesahan  RUU  Cipta
              Kerja  ,  Wali  Kota  Tangerang  Arief  R  Wismansyah,  surati  Presiden  Joko Widodo  atau  Jokowi
              melalui Kementerian Dalam Negeri.

              Surat  yang  ditandatangani  Wali  Kota  Tangerang  Arief  R  Wismansyah  tersebut  berisi  perihal
              'Penyampaian Aspirasi dari Serikat Pekerja di Kota Tangerang', yang ditujukan kepada 'Presiden
              Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia'.

              "Disampaikan  dengan  hormat,  bahwa  dengan  telah  disahkannya  Undang-Undang  Omnibus
              Law/Cipta Kerja oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020, di Kota Tangerang telah terjadi unjuk
              rasa Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)," tulis Arief.

              Dengan  pertimbangan  unjuk  rasa  tersebut,  Arief  meminta  agar  presiden  Joko  Widodo
              mempertimbangkan untuk menangguhkan pengesahan undang-undang tersebut.

              "Kiranya  Bapak  berkenan  untuk  mempertimbangkan  penangguhan  terhadap  diberlakukannya
              Undang-Undang Omnibus Law/Cipta Kerja," tulis Arief.

              Pada penutup surat, Arief mengatakan apa yang dia tulis merupakan aspirasi dari serikat buruh
              dan serikat pekerja untuk dijadikan pertimbangan mengambil kebijakan bagi Presiden Jokowi .

              Arief pun membenarkan surat tersebut dia tanda tangani Jumat, 9 Oktober 2020.

              "Surat tersebut dibuatnya Jumat, 9 Oktober, sementara aksi besar-besaran terakhir itu Kamis.
              Menanggapi hal tersebut, kiranya pemerintah pusat menangguhkan undang-undang tersebut,"
              tutur Arief.

              Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

              Dibuatnya  surat  tersebut,  lanjutnya,  dimaksudkan  Pemerintah  Kota  Tangerang  untuk
              menjembatani  aspirasi  dari  masyarakat.  Seperti  buruh,  mahasiswa,  dan  masyarakat  Kota
              Tangerang secara umum.

              "Tugas  saya,  sebagai  wali  kota,  kami  sebagai  Pemerintah  Kota  Tangerang,  kapasitas  kami
              menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat," ujar Arief.

              Sebab, hal ini juga kedepannya akan sangat berpengaruh pada kehidupan jutaan buruh yang
              mencari nafkah di ribuan industri di Kota Tangerang.

              "Kota Tangerang saat ini ada lebih dari 2.600 industri atau pabrik, jadi sudah sewajarnya kita
              sampaikan aspirasi tersebut," kata Arief.



















                                                           287
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293