Page 291 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

Judul Tuntut Perpu Omnibus Law, Buruh Minta Jokowi Tak Serta Merta
Arahkan ke MK
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1395139/tuntut-perpu-omnibus-law-
buruh-minta-jokowi-tak-serta-merta-arahkan-ke-mk
Jurnalis Budiarti Utami Putri
Tanggal 2020-10-12 09:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Jumisih (Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP)) Jadi pemerintah tidak bisa serta
merta sampaikan kalau tidak setuju dengan UU Cipta Kerja ya judicial review saja

negative - Jumisih (Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP)) Seolah-olah itu yang sebenarnya
sedang direncanakan pemerintah, toh kalau judicial review ya tahulah kapasitas rakyat. Kita juga
harus jeli melihat hakim-hakim MK dipilih oleh Presiden

negative - Nadirsyah Hosen (dosen Fakultas Hukum Monash University) Kami berpandangan
bahwa narasi silakan menggugat ke MK itu pada satu sisi benar. Namun, jika tidak disikapi
dengan hati-hati bisa mengundang kesalahpahaman dan ketidaksesuaian

neutral - Nadirsyah Hosen (dosen Fakultas Hukum Monash University) Artinya, narasi silakan
gugat ke MK itu hanya terbatas pada pasal yang dianggap bermasalah saja. Ini membutuhkan
usaha ekstra untuk menggugat UU Cipta Kerja per bidang dan per pasal. Ini perlu kerjasama
semua pihak terkait akademisi, tokoh masyarakat, ormas, dan rakyat) yang hendak melakukan
uji materi ke MK

Ringkasan
Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo
atau Jokowi yang mempersilakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika keberatan dengan
Undang-undang atau UU Cipta Kerja. Jumisih mengatakan tuntutan para buruh adalah
diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk membatalkan
omnibus law itu.

TUNTUT PERPU OMNIBUS LAW, BURUH MINTA JOKOWI TAK SERTA MERTA
ARAHKAN KE MK

Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo
atau Jokowi yang mempersilakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika keberatan dengan
290