Page 292 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 292
Undang-undang atau UU Cipta Kerja. Jumisih mengatakan tuntutan para buruh adalah
diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk membatalkan
omnibus law itu.
"Jadi pemerintah tidak bisa serta merta sampaikan kalau tidak setuju dengan UU Cipta Kerja ya
judicial review saja," kata Jumisih kepada Tempo , Minggu 11 Oktober 2020.
Menurut Jumisih, pernyataan yang mengarahkan ke Mahkamah Konstitusi itu harus disikapi hati-
hati. Ia menganggap seakan-akan itulah yang direncanakan pemerintah merespons penolakan
terhadap UU Cipta Kerja.
"Seolah-olah itu yang sebenarnya sedang direncanakan pemerintah, toh kalau judicial review ya
tahulah kapasitas rakyat. Kita juga harus jeli melihat hakim-hakim MK dipilih oleh Presiden," kata
Jumisih.
Hal senada sebelumnya disampaikan dosen Fakultas Hukum Monash University, Australia,
Nadirsyah Hosen yang juga tokoh muda Nahdlatul Ulama. Nadirsyah menyebut pernyataan
Jokowi bisa menjadi salah kaprah.
"Kami berpandangan bahwa narasi silakan menggugat ke MK itu pada satu sisi benar. Namun,
jika tidak disikapi dengan hati-hati bisa mengundang kesalahpahaman dan ketidaksesuaian,"
kata Nadirsyah dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Oktober 2020.
Ia mengatakan pasal yang akan digugat ke MK harus jelas. Kalaupun dikabulkan, maka yang
akan dibatalkan MK hanya pasal yang digugat saja, sementara pasal yang lain aman. Jika pasal
yang digugat dan dibatalkan MK itu sangat krusial dalam UU Cipta Kerja, Nadirsyah mengatakan
akan ada peluang bagi MK untuk membatalkan UU Cipta Kerja secara keseluruhan.
Mengingat UU Cipta Kerja bicara tentang banyak bidang, Nadirsyah menilai tidak akan ada satu
pasal pun yang sangat krusial yang dapat membatalkan UU Cipta Kerja .
"Artinya, narasi silakan gugat ke MK itu hanya terbatas pada pasal yang dianggap bermasalah
saja. Ini membutuhkan usaha ekstra untuk menggugat UU Cipta Kerja per bidang dan per pasal.
Ini perlu kerjasama semua pihak terkait akademisi, tokoh masyarakat, ormas, dan rakyat) yang
hendak melakukan uji materi ke MK," kata dia.
Ia mengatakan semua pasal bisa dalam omnibus law itu dapat digugat ke MK. Hanya saja, bagi
dia, dalam menentukan pasal mana dalam konstitusi untuk dasar gugatannya bukan perkara
mudah. Kadang kala norma hukum dalam UU yang bersifat teknis kebijakan cenderung susah
digugat karena ketiadaan pasal cantolan di UUD 1945 yang bisa dijadikan argumen.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA .
291
