Page 297 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

memberikan pandangan. Di tengah perdebatan itu, Benny K Harman menyatakan Demokrat juga
walk out dari pembahasan RUU Ciptaker. Di hari itu juga DPR mengesahkan menjadi UU.
Sejak resmi menjadi UU, sejauh ini DPR belum mengeluarkan draf final. Politikus Partai
Demokrat, Syarief Hasan, mendesak agar draf itu segera dikeluarkan. Sejauh ini alasan diketahui,
DPR masih memperbaiki. Padahal secara aturan itu tidak diperbolehkan.

"Harusnya kalau sudah diketuk, ya sudah apapun adanya, itu yang harus dibawa. Enggak boleh
ada perbaikan ketik dan sebagainya," kata dia kepada merdeka.com.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, dalam tata tertib DPR tidak ada
kewajiban draf RUU yang akan disahkan diberikan kepada anggota dalam rapat paripurna.
Sebab, rapat paripurna bukan lagi pembahasan substansi RUU melainkan pengambilan
keputusan entah setuju atau tidak setuju. Indra memastikan, pengesahan RUU Cipta Kerja sudah
sesuai tata tertib DPR.

Saat ini proses draf UU Cipta Kerja masih dirapikan. Setelah rampung, maka akan diserahkan ke
presiden agar diundangkan. Kemudian disampaikan ke publik. DPR memiliki batas waktu selama
30 hari. Namun, Indra mengatakan, tidak ada perubahan substansi dalam finalisasi draf. "Format
aja. Jadi kalau untuk substansi sudah selesai di tingkat satu dan di catatan di Bamus," ucap
Indra.
Sejak Presiden Jokowi berbicara di DPR pada 20 Oktober 2019, bahasan Omnibus Law sudah
disinggung. Aturan itu diyakini mampu menggenjot daya saing ekonomi nasional lebih baik lagi.

Demi mewujudkan itu, pemerintah berupaya mengebut pembahasan RUU Cipta Kerja di bawah
komando Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Tak hanya membentuk
satuan khusus, Airlangga yang juga Ketua Umum Golkar itu turut melakukan komunikasi politik
ke partai politik. Dua partai penolak Omnibus Law, PKS dan Demokrat, kala itu juga didatangi
langsung.
Pertemuan Airlangga dan petinggi Demokrat berlangsung pada 5 Maret 2020, di Cikeas. Kala itu,
Jabatan Ketum Partai berlambang mercy masih dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Datang sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga tak hanya membahas pilkada. Dalam percakapan
dengan Presiden ke-6 RI itu, dia juga memperkenalkan RUU Cipta Kerja.
Menurut Syarief Hasan, Airlangga memang sempat menyinggung RUU Cipta Kerja kala bertemu
SBY. Hanya saja saat itu Demokrat belum menyampaikan sikap tegas. Sebab, belum
mendapatkan draft RUU sebagai bahan pertimbangan.

Syarief yang saat itu menjabat Wakil Ketua Umum Demokrat, mengaku tidak ada pembicaraan
serius soal RUU Cipta Kerja. Airlangg hanya menyampaikan omnibus law secara garis besar.
Demokrat pun belum menyampaikan pandangan. Hanya saja, SBY meminta agar RUU itu
sebaiknya disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
"Jadi kita tidak ada pembicaraan yang lebih mendetail. Hanya mengutarakan maksud dari
omnibus law itu. Kita hanya mendengar. Kita enggak punya pandangan. Karena naskahnya kita
belum punya," dia menjelaskan.

Sedangkan kepada PKS, Airlangga menyampaikan soal Omnibus Law ketika PKS masih dipimpin
Sohibul Iman. Bahkan setelah tanggal 5 Oktober 2020 disahkan menjadi UU Ciptaker, Airlangga
langsung menghubungi bekas presiden PKS tersebut.

Itu diakui Bukhori. Meski tidak secara detail dia tahu soal lobi-lobi politik yang dilakukan
pemerintah. Lagi pula saat ini UU Ciptaker sudah disahkan dan PKS pun tetap pada posisi yang
mempersoalkan pengesahan RUU tersebut.

296