Page 298 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

"Ketika RUU tanggal 5 diketok, Pak Airlangga menelepon presiden PKS yang lama, Pak Sohibul
Iman. Tapi setelah dari itu tidak ada tindak lanjut apa-apa. Kan tidak memengaruhi putusan kan?
Putusan sudah diambil serta merta," ungkapnya.

UU Ciptaker ini juga dinilai cacat prosedur bagi fraksi Partai Demokrat. Mereka melihat proses
pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Ciptaker ini kurang transparan dan akuntabel. Salah satu
poin dalam RUU Cipta Kerja yang menyita perhatian publik yakni terkait dengan klaster
ketenagakerjaan.

Dua isu di klaster ini yang mendapatkan penolakan buruh, yakni ketentuan terkait upah dan
pemutusan hubungan kerja. Alotnya pembahasan klaster ini membuat pembahasannya
dilakukan paling akhir. Tak hanya itu pembahasan bahkan dilakukan di luar kompleks DPR.

Terkait rapat di luar DPR, Baidowi menyebut kala itu gedung parlemen tengah perbaikan instalasi
listrik sejak Sabtu, 26 September 2020. Sehingga rapat membahas Omnibus Law dilakukan di
hotel sampai 28 September 2020.
Pimpinan Baleg, jelas dia, mendapatkan surat dari sekretariat DPR yang menyampaikan bahwa
akan dilakukan pemadaman listrik pada akhir pekan lalu. Karena tidak diketahui sampai kapan,
disepakati untuk mengagendakan rapat di luar DPR. "Kita kan khawatir kalau ternyata perbaikan
instalasi sampai hari ini misalkan kita juga tidak bisa memberikan kepastian, sehingga untuk
memaksimalkan waktu yang ada kita melakukan rapat di luar," kata dia.

Dalam rapat-rapat tersebut, sebenarnya sudah disepakati skema pesangon tetap 32 kali upah,
Hanya saja tidak semuanya ditanggung pengusaha. Adapun beban pesangon dibagi antara
pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah akan menanggung 9 kali upah sementara pengusaha
akan menanggung 23 kali.

Kesepakatan tersebut kemudian berubah jelang pengesahan RUU Cipta Kerja. Tak hanya terkait
ketentuan upah minimum kabupaten/kota, pemerintah juga mengubah soal ketentuan pesangon
menjadi maksimal 25 kali gaji. Staf Khusus Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menjelaskan,
menilik kondisi saat ini, maka skema tersebut dihitung ulang. Melalui hal tersebut, pemerintah
ingin adanya kepastian bahwa buruh dan pekerja atau buruh mendapatkan hak-hak sebagai
akibat PHK.

"Sehingga pelaku usaha atau pemberi kerja maksimal 19 kali ditambah 6 kali jaminan kehilangan
pekerjaan yang pengelolaannya oleh pemerintah," ujar Elen.

Pembahasan RUU Cipta Kerja memang menuai pro dan kontra. Masyarakat hingga wakil rakyat
di Senayan terbagi dalam dua kutub. Ada pihak yang mendukung dan mendorong
pembahasannya. Ada pula yang menyampaikan kritik serta menolak. Di DPR, ada dua fraksi,
PKS dan Demokrat yang tak setuju.

Sejak awal, pembahasan RUU ini berlangsung alot. Selain karena muatannya yang tidak dapat
diterima sejumlah pihak, pembahasannya yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 juga
menjadi sorotan. Pihak-pihak yang menolak, mendesak DPR agar fokus saja pada upaya
penanganan Covid-19.

Sementara bagi pihak mendorong pembahasan omnibus law itu, pembahasan harus terus
berjalan. Sebab penanganan Covid-19 sudah ada yang mengatur sehingga fungsi legislasi DPR
harus tetap jalan.

Ada sekitar 74 pasal utama, dengan 1.300an pasal turunan, dan puluhan UU yang terdampak
dibahas dalam omnibus law. Kondisi ini banyak disayangkan. Sebab perumusan kebijakan
strategis yang mencakup seluruh aspek seharusnya dilakukan dengan lebih tenang, terbuka,
serta melibatkan seluruh stakeholder. [ang]
297